DKI Jakarta Meraih 2 Penghargaan Pembinaan Evaluasi Pekembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023

Penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2023 kategori cakupan pengisian tertinggi tingkat provinsi, yaitu DKI Jakarta (100%), Banten (99,81%), DI Yogyakarta (94,29%), Bali (94,27%), dan Sumatera Barat (93,36 %). Prosentase kategori cepat berkembang tertinggi dibagi dua, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten.

Prosentase kategori cepat berkembang tertinggi dibagi dua, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Bali (87,43%), DKI Jakarta (84,27%), DI Yogyakarta (82,65%), Sumatera Barat (60,95%), dan Jawa Timur (60,24%). Penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki Desa dan Kelurahan diberikan kepada Kabupaten Tabanan (100%), Kota Denpasar (100%), Kabupaten Mojokerto (98,36%), Kabupaten Subang (94,47%), dan Kabupaten Gresik (93,82%).

Penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan data profil desa dan kelurahan tahun 2023 diberikan kepada provinsi dengan prosentase updating tertinggi. Provinsi itu adalah DKI Jakarta (95,88%), Bali (89,53%), Jawa Barat (85,11%), Banten (79,83%), Kalimantan Barat (78,37%). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki desa dengan prosentase klasifikasi swasembada tertinggi yang diberi penghargaan adalah Kabupaten Kudus (75,00%), Kabupaten Pasaman (56,76%), Kabupaten Tabanan (48,12%), Kota Banjar (36,00%), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (34,18%).

Kegiatan ini juga menghadirkan artis tanah air Cakra Khan yang disambut antusias oleh peserta dan pengunjung pameran. Acara Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ditutup oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Dr Paudah Msi dengan pembagian piala pemenang stand terbaik dimana dewan juri yang ditunjuk dari Ditjen Bina Pemdes diantaranya, Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata, Direktur pasca sarjana universitas Moestopo Beragama, Peneliti BRIN dan Akademisi dari Universitas Islam 45 Bekasi serta Akademisi dari President University Cikarang. Adapun pemilihan juri dipilih bukan dari Ditjen Bina Pemdes agar penilaian bersifat objektif.