Buntut Putusan Hakim Terhadap Sengketa Tanah Adat Masyarakat Marafenfen Berakhir Ricuh, Kantor PN Dobo Dirusak

Masyarakat adat kecewa atas putusan tersebut. Mereka menilai  putusan yang disampaikan majelis hakim Bukti Firmansyah, Herdian E.Putravianto dan Enggar Wicaksono tidak adil, sehingga   ratusan hektar tanah   milik masyarakat adat  tersebut kini dikuasai oleh pihak TNI AL.

Masyarakat adat juga memasang sasi adat di Pelabuhan, sehingga kapal-kapal juga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas berlayar.

Salah satu pemilik penginapan Rudi.D. Jaja yang rencananya akan melakukan penerbangan ke Tual, kamis (18/11) besok, mengatakan belum tau kepastian keberangkatannya.

“Ini ada pemasangan sasi adat, saya belum tahu apakah bisa berangkat atau tidak. Mudah-mudahan ada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,”harapnya.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Roem Ohoirat saat dihubungi mengaku ada tiga lokasi fasilitas Negara yang disegel secara adat oleh masyarakat adat, yaitu pengadilan negeri dobo, kantor Pemerintahan Kabupaten Aru dan Pelabuhan Yos Sudarso Dobo.

“Sementara kita mencoba bernegosiasi dengan mereka, untuk membuka sasi adat itu, karena yang disasi merupakan fasilitas pemerintah. Dan sasi itu sebenarnya adalah larangan-larangan terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pribadi. Sementara itu adalah milik Negara kenapa mereka harus sasi. Jadi sementara kita berupaya negosiasi,”kata Kabid Humas Polda Maluku.

Baca Juga

Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Harus Pensiun, Simak Syaratnya

Upaya komunikasi kata juru bicara Polda Maluku ini dilakukan secara persuasive. Masyarakat juga dihimbau agar tidak anarkis dan tidak terprovokasi sehingga merusak fasilitas Pemerintah.

“Kalau ada perkembangan saya sampaikan soal itu. tetapi untuk fasilitasi yang dirusaki di kantor Pengadilan Negeri Dobo, ada beberapa kaca yang dilempar pecah,”jelasnya.

Terkait dengan peristiwa itu, Polda Maluku tentu Polda Maluku sangat menyayangkan. Ia berharap mestinya masyarakat lebih tenang dan sabar, dan membuatkan prosesnya berjalan sesuai hukum yang berlaku. (christ/latief/ade)