Subsidi Kendaraan Listrik Dipertanyakan, Fraksi PKS: Anggaran Negara Ini Dipungut dari Rakyat!

Jakarta, tvOnenews.com - Sumber dana subsidi kendaran listrik yang belum lama diumumkan pemerintah dipertanyakan Fraksi PKS, melalui anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. 

Menurut Mulyanto, hingga kini pemerintah dan DPR belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Karena itu, dia meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.

“Jangankan subsidi pembelian kendaraan listrik yang hanya akan dinikmati oleh segelintir orang mampu, subsidi pupuk, subsidi BBM dan subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu saja harus dibahas di DPR dulu,” pungkas Mulyanto seperti yang dikutip dari kanal Fraksi PKS, Minggu (12/3/2023).

“Menteri Keuangan juga tidak akan berani mengubah APBN begitu saja tanpa ada pembahasan lebih dulu di DPR. Karena terkait subsidi sudah ada mekanisme dan aturan teknisnya,” sambungnya menjelaskan.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan, bahwasanya PKS menolak rencana pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut. Ia menilai subsidi ini tidak penting, tidak mendesak dan tidak tepat sasaran.

“Ini kan hanya memihak perorangan yang mampu dan sekelompok pengusaha tertentu dengan skema subsidi,” bebernya.

PKS sendiri, dia katakan, melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasilan secara bijaksana.

“Anggaran negara ini kan sumber daya negara yang langka, yang dipungut dari pajak rakyat, suatu yang bersifat scarcity,” kata Wakil Ketua FPKS DPR RI itu.

Selain itu, dia minta pemerintah bertindak adil dalam penggunaan APBN. Karena itu ia minta rencana pemberian subsidi kendaraan listrik ditunda dulu.

“Subsidi untuk membeli mobil mewah pribadi yang diambil dari pajak rakyat menurut saya bukan pilihan yang adil. Berbeda kalau subsidi untuk transportasi publik seperti kereta api listrik, bus listrik dan lain sebagainya,” pungkas Mulyanto. (aag)