DPR Setujui BPH dan BPJPH Jadi Mitra Komisi VIII

 a menilai penetapan itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan penyelenggaraan haji serta pengelolaan jaminan produk halal, yang kini menjadi bagian dari agenda kerja Komisi VIII DPR RI.

 Komisi tersebut, kata Adies, ke depannya memegang peranan yang krusial dalam memastikan pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada umat Islam di Indonesia, terutama dalam konteks pelayanan ibadah dan jaminan kehalalan suatu produk.

Diketahui bahwa Badan Penyelenggara Haji dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag) agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci yang aman dan nyaman.

 Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf.

 "Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

Terdapat dua misi yang kini diusung Irfan bersama jajaran untuk memenuhi harapan Presiden Prabowo pada perbaikan layanan haji dan umrah, yakni memastikan seluruh jamaah berangkat dengan aman dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.(ant/bwo)