News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Komisi Viii

Konflik AS-Israel-Iran, Anggota DPR Minta Ingatkan Pemerintah Tak Lupa dengan Jemaah Umrah Mandiri

Konflik AS-Israel-Iran, Anggota DPR Minta Ingatkan Pemerintah Tak Lupa dengan Jemaah Umrah Mandiri

Pemerintah diminta untuk pastikan keamanan jemaah umrah mandiri yang berada di Arab Saudi, di tengah konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Komisi VIII Pastikan Timwas Haji 2026 Sudah Dibentuk, Nama Ketua Belum Ditentukan

Komisi VIII Pastikan Timwas Haji 2026 Sudah Dibentuk, Nama Ketua Belum Ditentukan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan parlemen telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 yang akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan hingga layanan di Arab Saudi.
Ekonomi Singapura Melemah, Batam Kebagian Berkah, Ribuan Turis Menginap untuk Berbelanja Kebutuhan Pokok Setiap Hari

Ekonomi Singapura Melemah, Batam Kebagian Berkah, Ribuan Turis Menginap untuk Berbelanja Kebutuhan Pokok Setiap Hari

Pemerintah harus menangkap berbagai peluang yang hadir akibat pelemahan ekonomi Singapura.
Soal Guru Madrasah Digaji Rp250 Ribu, DPR: Sudah 5 Tahun di Komisi VIII Tak Ada Hasil

Soal Guru Madrasah Digaji Rp250 Ribu, DPR: Sudah 5 Tahun di Komisi VIII Tak Ada Hasil

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengakui persoalan kesejahteraan guru madrasah dan pondok pesantren sudah lama terjadi dan belum terselesaikan.
Kemenhaj Ungkap Kekurangan SDM, Kebutuhan 7.000 Orang, Baru Terpenuhi Tiga Ribu Pegawai

Kemenhaj Ungkap Kekurangan SDM, Kebutuhan 7.000 Orang, Baru Terpenuhi Tiga Ribu Pegawai

Kementerian Haji dan Umrah mengungkapkan pihaknya membutuhkan 7.000 pegawai secara nasional. Namun, jumlah pegawai saat ini masih sebanyak 3.361 orang.
Soroti Kerugian Ekonomi Akibat Bencana, DPR Desak Pemerintah Ubah Strategi Mitigasi dan Penanganan

Soroti Kerugian Ekonomi Akibat Bencana, DPR Desak Pemerintah Ubah Strategi Mitigasi dan Penanganan

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Abdul Azis Sefudin, mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan penanganan bencana.
70 Anak Terpapar Konten Kekerasan TCC, DPR Nilai Negara Gagal Lindungi Anak di Ruang Digital

70 Anak Terpapar Konten Kekerasan TCC, DPR Nilai Negara Gagal Lindungi Anak di Ruang Digital

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menyoroti fakta bahwa ada 70 anak terpapar konten kekerasan melalui komunitas True Crime Community (TCC).
Kasus Anak Bunuh Diri, Komisi VIII DPR akan Panggil KemenPPPA dan Kemensos

Kasus Anak Bunuh Diri, Komisi VIII DPR akan Panggil KemenPPPA dan Kemensos

Buntuk kasus anak bunuh diri di NTT, KemenPPPA diminta segera menyusun program perlindungan psikologis anak, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan di wilayah 3T.
Buntut Kasus Anak Bunuh Diri di Ngada NTT, DPR Usul Bansos Khusus Anak: Jangan Lagi Disamaratakan ke Semua

Buntut Kasus Anak Bunuh Diri di Ngada NTT, DPR Usul Bansos Khusus Anak: Jangan Lagi Disamaratakan ke Semua

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi skema bantuan sosial (bansos) yang dikhususkan menyasar anak.
Anak SD di Ngada NTT Bunuh Diri, DPR Sentil Bansos Tak Tepat Sasaran

Anak SD di Ngada NTT Bunuh Diri, DPR Sentil Bansos Tak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko menanggapi kasus anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) nekat bunuh diri. Ia menyinggung soal bansos.
Tinjau Kondisi Pascabencana di Langkat, Komisi VIII DPR RI Dorong Rehabilitasi dan Data Satu Pintu untuk Pemulihan Ekonomi

Tinjau Kondisi Pascabencana di Langkat, Komisi VIII DPR RI Dorong Rehabilitasi dan Data Satu Pintu untuk Pemulihan Ekonomi

Komisi VIII DPR RI menyorot pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran bantuan berjalan efektif tanpa tumpang tindih atau kekosongan layanan di lapangan.
Kritik Anggaran Bencana 2026 yang Hanya Rp179 M, Anggota Komisi VIII DPR Desak Kemensos Kaji Ulang

Kritik Anggaran Bencana 2026 yang Hanya Rp179 M, Anggota Komisi VIII DPR Desak Kemensos Kaji Ulang

Anggota Komisi VIII mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan Kemensos untuk menghadapi kondisi kebencanaan dengan keterbatasan anggaran.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT