Komisi VIII Pastikan Timwas Haji 2026 Sudah Dibentuk, Nama Ketua Belum Ditentukan

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan parlemen telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 yang akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan haji, mulai dari keberangkatan hingga layanan di Arab Saudi.

“Sudah (dibentuk),” ucap Marwan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/2/2026).

Timwas tidak hanya diisi anggota Komisi VIII, tetapi melibatkan unsur pimpinan DPR serta berbagai komisi lintas sektor yang berkaitan langsung dengan layanan jemaah haji, termasuk transportasi dan administrasi perjalanan.

“Ya pimpinan DPR, ketua-wakil ketua DPR menjadi timwas. Kemudian berbagai komisi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Umpamanya terkait pesawat, terkait armada yang lain. Kemudian terkait visa dan lain-lain ya kementerian yang terkait itu di komisinya dilibatkan,” jelas Marwan.

Menurutnya, DPR bahkan telah mengusulkan nama-nama anggota tim untuk memperoleh izin khusus pengawasan di Arab Saudi.

“Nama-namanya juga sudah kita usulkan untuk mendapatkan visa pengawas. Sekarang lagi berproses. Tentu tugas sebagai timwas itu secara melekat belum, sekarang. Itu nanti setelah mulai pemberangkatan,” tambahnya.

Baca Juga

Kemenag Rombak Struktur: Ditjen Haji Dihapus, Perpres Ditjen Pesantren Belum Diteken Presiden

Meski struktur tim sudah disiapkan, kursi ketua Timwas hingga kini belum diputuskan oleh pimpinan DPR.

“Pimpinan DPR belum memutuskan,” ujar Marwan.

Namun secara praktik, posisi tersebut biasanya dipegang pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat.

“Biasanya kalau tidak diputuskan, secara otomatis ketuanya wakil ketua (DPR) yang membidangi korkesra. Kecuali mereka rapat, pimpinan rapat. Siapa yang menjadi ketua tim, itu kita serahkan saja ke pimpinan,” jelasnya.

Pembentukan Timwas Haji menjadi langkah awal DPR memperketat pengawasan setelah pelaksanaan haji beberapa tahun terakhir kerap disorot publik terkait pelayanan, transportasi, dan administrasi jemaah. DPR memastikan pengawasan efektif baru berjalan penuh saat fase pemberangkatan jemaah dimulai. (agr/ree)