News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Komisi Viii Dpr

Tinjau Kondisi Pascabencana di Langkat, Komisi VIII DPR RI Dorong Rehabilitasi dan Data Satu Pintu untuk Pemulihan Ekonomi

Tinjau Kondisi Pascabencana di Langkat, Komisi VIII DPR RI Dorong Rehabilitasi dan Data Satu Pintu untuk Pemulihan Ekonomi

Komisi VIII DPR RI menyorot pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran bantuan berjalan efektif tanpa tumpang tindih atau kekosongan layanan di lapangan.
Kritik Anggaran Bencana 2026 yang Hanya Rp179 M, Anggota Komisi VIII DPR Desak Kemensos Kaji Ulang

Kritik Anggaran Bencana 2026 yang Hanya Rp179 M, Anggota Komisi VIII DPR Desak Kemensos Kaji Ulang

Anggota Komisi VIII mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan Kemensos untuk menghadapi kondisi kebencanaan dengan keterbatasan anggaran.
DPR Usul Asuransi Kebencanaan untuk Lindungi Rakyat dan Siasati Beban Fiskal, Komisi VIII Paparkan Skemanya

DPR Usul Asuransi Kebencanaan untuk Lindungi Rakyat dan Siasati Beban Fiskal, Komisi VIII Paparkan Skemanya

Komisi VIII DPR RI usul perubahan pendekatan dalam pembiayaan kebencanaan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara setelah bencana terjadi.
Kemenag Minta Tambah Anggaran 2026 Rp5,87 Triliun ke DPR, Buat Bayar Tunjangan Guru dan Dosen

Kemenag Minta Tambah Anggaran 2026 Rp5,87 Triliun ke DPR, Buat Bayar Tunjangan Guru dan Dosen

Kementerian Agama (Kemenag) meminta tambahan anggaran sebesar Rp5.872.189.200.000 dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI hari ini untuk tunjangan guru dan dosen
DPR Soroti Maraknya Banjir, Komisi VIII Minta BAZNAS Perbanyak Distribusi Bantuan

DPR Soroti Maraknya Banjir, Komisi VIII Minta BAZNAS Perbanyak Distribusi Bantuan

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas distribusi bantuan bagi korban banjir.
Soroti Rentetan Kasus Bullying Siswa di Bekasi, Komisi VIII DPR Desak PPPA dan KPAI Bertindak Tegas

Soroti Rentetan Kasus Bullying Siswa di Bekasi, Komisi VIII DPR Desak PPPA dan KPAI Bertindak Tegas

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ansari, menyoroti rentetan kasus perundungan di Bekasi belakangan ini dan mendesak kehadiran negara dalam perlindungan anak.
DIY Ibarat Supermarket Bencana, Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sleman Cek Kesiapsiagaan Daerah

DIY Ibarat Supermarket Bencana, Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sleman Cek Kesiapsiagaan Daerah

Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta untuk mengecek kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana alam.
Bencana Sumatera Rusak 238.783 Rumah, Komisi VIII DPR Harap Pemerintah Kebut Rehabilitasi 

Bencana Sumatera Rusak 238.783 Rumah, Komisi VIII DPR Harap Pemerintah Kebut Rehabilitasi 

Komisi VIII DPR RI terus mendorong agar rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan secara terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Wamenhaj Setuju Pesawat Haji Tak Lebih dari 15 Tahun: Bakal Diverifikasi Kemenhub

Wamenhaj Setuju Pesawat Haji Tak Lebih dari 15 Tahun: Bakal Diverifikasi Kemenhub

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah sepakat dengan usulan Komisi VIII DPR RI yang mengusulkan batas usia pesawat untuk penerbangan jemaah haji maksimal 15 tahun
DPR: Umrah Mandiri Tak Matikan Bisnis Tapi Menyehatkan Ekosistem

DPR: Umrah Mandiri Tak Matikan Bisnis Tapi Menyehatkan Ekosistem

Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan memandang kebijakan umrah mandiri tidak untuk mematikan usaha perjalanan ibadah, tetapi untuk menyehatkan ekosistem industri umrah agar lebih transparan, efisien, dan profesional.
Prabowo Setuju Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag, Komisi VIII DPR: Bukti Nyata Prabowo Berpihak ke Santri

Prabowo Setuju Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag, Komisi VIII DPR: Bukti Nyata Prabowo Berpihak ke Santri

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren
Pasha Ungu Beberkan Dua PR Besar Prabowo Soal Haji: Biaya Terjangkau dan Transisi BPH

Pasha Ungu Beberkan Dua PR Besar Prabowo Soal Haji: Biaya Terjangkau dan Transisi BPH

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Pramono Said atau yang akrab disapa Pasha Ungu, menilai ada dua pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Dinamika politik yang sangat cepat dan tantangan global yang kian kompleks menuntut ritme kerja pemerintahan yang cepat dan efektif.
Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Presiden Prabowo juga menyoroti masalah lingkungan hidup. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mengelola masalah sampah secara masif dan terpadu.
Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada sudah akui Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandungnya, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, sebut pengakuan belum cukup secara hukum.
Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Akhirnya Denada mengakui Ressa sebagai anak kandungnya. Meskipun sudah diakui gugatan sang anak tetap bergulir
Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai hari ini 2 Februari 2026 pemilik sertifikat tanah girik, petok hingga letter C tahun 1967-1997 sudah tidak berlaku lagi.
Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat jelaskan tentang amalan di malam Nisfu Sya'ban, kenali hadis yang shahih, dhaif, dan waspadai hadis palsu.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT