HMI Gelar Seminar Nasional Bongkar Akar Masalah Mafia Tambang, Dorong Reformasi Hukum Pertambangan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Seminar Hukum Nasional bertajuk “Menata Ulang Hukum Pertambangan Nasional: Kepastian Hukum, Pemberantasan Mafia Tambang, dan Reformasi Regulasi” di The Acacia Hotel, Jakarta. 

Forum ini menjadi sorotan karena membahas tuntas keterlibatan mafia dalam industri tambang serta solusi strategis untuk pembenahan hukum pertambangan nasional.

Seminar ini dibuka oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat kedaulatan dan keadilan sosial. 

“Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi kini, realitasnya dikuasai oleh jaringan mafia tambang yang memanfaatkan celah hukum,” kata Bagas, kepada wartawan, Jumat (18/7/2025). 

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, menyebut bahwa saat ini Indonesia menghadapi dua musuh utama: kekacauan regulasi dan kekuasaan oligarki. Ia menegaskan bahwa HMI hadir sebagai kekuatan intelektual yang mendorong hukum pertambangan yang progresif, integratif, dan berkeadilan.

Dari unsur legislatif, Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa DPR sedang mengevaluasi total sistem regulasi pertambangan, dan menekankan pentingnya dukungan moral dari mahasiswa. 

“Apa yang dilakukan HMI hari ini adalah bagian dari kekuatan sipil yang kami butuhkan,” ungkap Rifyan.

Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum dari Universitas Indonesia, mengkritik bahwa kepastian hukum tidak boleh sebatas administratif, melainkan harus menegaskan kembali kendali negara atas sumber daya.

Pernyataan tegas juga datang dari Dirjen Gakkum Kementerian ESDM, Dr. Rilke Jeffri Huwae, yang mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan digitalisasi pengawasan tambang. 

“Tapi mafia tambang ini tidak main-main. Mereka punya jaringan hingga ke pengambil kebijakan. Kami butuh perlawanan kolektif, termasuk dari adik-adik HMI,” ucapnya.

Menarik perhatian dalam seminar ini adalah pandangan dari Anang Rizkani, S.P., S.H., M.M., pengamat hukum sumber daya alam. Menurutnya, maraknya mafia tambang bukan hanya karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga karena “zona abu-abu” dalam regulasi yang membuka celah bagi penyalahgunaan.