HMI Gelar Seminar Nasional Bongkar Akar Masalah Mafia Tambang, Dorong Reformasi Hukum Pertambangan

“Ketiadaan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah membuka ruang manipulasi. Banyak IUP terbit tanpa 
koordinasi vertikal yang jelas. Di sinilah mafia bekerja, menyelinap di antara prosedur yang longgar,” tegas Anang.

Para narasumber yang hadir mengapresiasi PB HMI karena telah berani membangun forum ini sebagai civil society pressure group yang sah dan konstruktif.

Forum ini menghasilkan enam rekomendasi strategis, antara lain pembentukan omnibus law pertambangan, keterbukaan data IUP, penguatan pengawasan lintas sektor, pelibatan masyarakat sipil dan adat, hingga pembentukan forum pengawasan independen.

Seminar ditutup dengan pernyataan tegas dari Rifyan Ridwan Saleh bahwa PB HMI akan terus mengawal arah hukum pertambangan demi Indonesia Emas 2045. “Jika negara abai, HMI akan mengingatkan. Jika negara berani, HMI akan mendukung,” pungkasnya. (ebs)