Roy Suryo Bongkar Hal Penting dalam Polemik Ijazah Jokowi: Dibongkar dengan Kata-kata Sendiri

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo memasuki babak baru. Di mana, baru-baru ini, pihak Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan ijazah asli.

Namun, sebelum pihak Bareskrim menyatakan hal tersebut. Mantan Menpora yang juga Pakar telematika Roy Suryo bongkar hal penting di polemik ijazah Jokowi.

Selain itu, Roy Suryo juga membandingkan pengalaman pemeriksaannya dengan proses klarifikasi yang dijalani Jokowi di Bareskrim Polri hari Selasa (20/5/2025).

"Alhamdulillah, saat pemeriksaan saya sempat memperoleh award sebagai top speed, karena paling cepat. Hari ini saya kalah dengan Pak Jokowi, luar biasa. Saya waktu itu masuk jam 10 kemudian selesai jam 2, itu 26 pertanyaan. Ini ada 22 pertanyaan hanya dua jam saja," ungkap Roy yang dikutip dari dialog Rakyat Bersuara di iNews, Rabu (21/5/2025).

Kemudian, Roy Suryo juga  menyinggung momen reuni Fakultas Kehutanan pada Desember 2017 di mana Jokowi disebut memperkenalkan sosok Kasmudjo sebagai dosen pembimbing skripsinya. tvonenews

Ia menyebut peristiwa tersebut difasilitasi Menko PMK Pratikno.

"Sudah lebih dari 8 tahun kita melihat pengakuan dari Pak Jokowi itu peristiwanya ada di reuni Fakultas Kehutanan pada Desember 2017. Dia mengundang Pak Kasmudjo, kemudian difasilitasi di sana oleh orang yang namanya Profesor Pratikno, Pak Menko, kemudian Kasmudjo diperkenalkan," kata Roy Suryo.

Namun, pernyataan terbaru dari Kasmudjo justru bertolak belakang. 

"Malam kemarin, Pak Jokowi mendatangi Kasmudjo mungkin dapat hidayah, Saya bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Beliau juga mengatakan, Saya masih Asdos," katanya.

Bahkan Roy Suryo menjelaskan bahwa seorang Asisten Dosen (Asdos) secara aturan tidak berwenang menjadi pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi.

"Saya dulu pernah menjadi Asdos. Seorang Asdos tidak boleh sendiri mengajar atau menjadi pembimbing akademik, ngajar boleh kalau dosen utama berhalangan atau dia diperintah," bebernya.

Roy juga mengkritisi pernyataan Jokowi soal Indeks Prestasi (IP) semasa kuliah yang hanya 2,2. 

"Pembimbing akademik itu bertanggung jawab sejak masuk dan menangani KRS, Kartu Rencana Studi. Kalau mahasiswa, KRS-nya kemarin IP mendapatkan misalnya 2 atau di bawah 2, itu gak boleh ngambil lebih 18 SKS. Kalau dia ngambil 15 per semester untuk menyelesaikan perkuliahan yang 148 sampai 154 SKS yang itu tidak mungkin selesai lima tahun," ungkapnya.