Gegara Tak Kantongi Surat Persetujuan Airlangga Hartarto, Caleg Partai Golkar Gagal Melenggang ke Kebon Sirih

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo memutuskan permohonan Hendra Widjaja, calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar nomor urut 7 untuk Daerah Pemilihan Jakarta 9, tidak dapat diterima. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Perkara Nomor 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tidak memenuhi syarat formil permohonan karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. “Amar Putusan, mengadili, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. Dalam Pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Ketua Pleno Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan, di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024). Menurut Mahkamah, setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dan merujuk pada permohonan serta Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-02-04-11/AP3-DPRP-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dalam dokumen yang diunggah Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus. Lebih lanjut, pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Mahkamah telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai tidak adanya surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar, dengan tidak dipenuhinya persyaratan adanya persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik (in casu DPP Partai Golkar), Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Dengan demikian, Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sebelumnya, Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran administrasi, Pelanggaran proses Pemilu, dan terjadi penggelembungan suara. Menurut Pemohon, pasca pencoblosan dan perhitungan suara yang dimulai pada tanggal 14 Februari 2024, hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, dan kecamatan telah menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu. Dugaan tersebut dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres, yang melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kalideres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka dikatakan melakukan rekapitulasi tandingan di luar tempat yang telah ditentukan (Sekolah Mutiara Bangsa Citra 1 Jakarta Barat), yaitu di ruangan kamar Hotel Permata Bandara. (Agr/ree)

Gegara Tak Kantongi Surat Persetujuan Airlangga Hartarto, Caleg Partai Golkar Gagal Melenggang ke Kebon Sirih

Berita Terkait

Soal Perpol 10/2025, BEM KSI Sebut Konstitusional dan Sejalan Putusan MK

BEMNUS: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional

Fasilitasi Kemendagri Rampung, APPSI Harapkan Perda KTR DKI Jakarta Sesuai Aspirasi Pedagang

Perpol 10/2025 Dinilai Ada Supaya Transisi Jabatan Tidak Menimbulkan Kekosongan Kepemimpinan

Topik Terkait

Mahkamah Konstitusi

Mk

Suhartoyo

Hendra Widjaja

Dprd

Golkar

Saksikan Juga

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Momen Warga Hadiahi Awak Helikopter Durian yang Kirim Bantuan

Pesona Malam Natal di New York, Hangat di Tengah Musim Dingin

Hanya Tinggal Atap, Puluhan Rumah Terkubur Endapan Lumpur Yang Mengeras di Sibolga

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Aceh