Wamenkumham Eddy Hiariej Mundur dari Jabatannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkmham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Prof Eddy Hiariej mundur dari jabatannya, Rabu (6/12/2023). Pengunduran diri Eddy dikonfirmasi oleh pejabat Kemenkumham yang enggan disebutkan namanya. Surat pengunduran diri tersebut akan diserahkan kepada Presiden Jokowi usai kunjungan kerjanya dari Nusa Tenggara Timur (NTT). "Sudah ada surat pengunduran diri dari pak Wamenkumham. Jadi ada surat pengunduran diri dari bapak Wamenkumham kepada bapak presiden dan akan segera disampaikan kepada bapak presiden," jelas pejabat tersebut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dalam perkara dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui aturan semestinya di Kemenkumham. "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain pengetahuannya terkait dengan peran dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, dalam upaya penyelesaian pengurusan administrasi hukum umum di Kemenkumham oleh PT CLM yang diduga tanpa melalui aturan semestinya disertai adanya dugaan pemberian sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (4/12) itu, Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yogi Arie Rukmana dan Yosie Andika Mulyadi. Wamenkumham Eddy Hiariej juga diketahui menjadi salah satu tersangka dalam perkara dugaan suap tersebut. Eddy Hiariej pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tersebut didaftarkan pada Senin (4/12) dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Selain Wamenkumham Eddy Hiariej, pemohon dalam gugatan tersebut adalah asisten pribadi Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana, dan advokat Yosie Andika Mulyadi. Informasi gugatan praperadilan tersebut dibenarkan oleh Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto. "Sidang pertama pada Senin, 11 Desember 2023, dengan Hakim Tunggal Estiono SH, MH," kata Djuyamto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/12). KPK pun menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Eddy Hiariej. "Kami tentu siap hadapi, silakan (ajukan praperadilan) sebagai suatu hak tersangka," Ali Fikri. Ali berkeyakinan lembaga antirasuah telah melaksanakan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam penetapan tersangka tersebut. "Kami hanya ingin sampaikan bahwa semua proses penyidikan yang kami lakukan tentu telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya. (ebs)

Wamenkumham Eddy Hiariej Mundur dari Jabatannya

Berita Terkait

Wamenkum Ungkap RUU Penyesuaian Pidana Cuma Berisi 3 Bab, Ini Penjelasannya

Pemerintah Minta RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Sebelum Januari 2026

Serahkan DIM ke DPR, Wamenkum Jelaskan Alasan Presiden Minta Segera Bahas RUU Penyesuaian Pidana

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU KUHAP Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Topik Terkait

Wamenkumhan

Eddy Hiariej

Saksikan Juga

Bar Resor Ski di Swiss Terbakar, 40 Pengujung Tewas dan 100 Orang Luka

Kronologi Satu Keluarga Tewas Diduga Keracunan di Kontrakan Tanjung Priok

3 Turis Spanyol Korban Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Labuan Bajo Belum Ditemukan

Kronologi Tewasnya Ibu Rumah Tangga dengan 34 Tusukan

Miris, Guru Ngaji di Jeneponto Cabuli Enam Santri

Remaja Tikam Temannya Saat Perayaan Tahun Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya