Hakim Arief Hidayat Dinilai Rendahkan Martabat MK, Dijatuhi Sanksi Tertulis

Jakarta, tvonenews.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim MK, Arief Hidayat melanggar kode etik hakim merendahkan MK di ruang publik. Adapun ucapan merendahkan Hakim Arief Hidayat itu diucapkan dalam salah satu tayangan podcast. "Hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis," ujar Jimly dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023). Selain itu pula, Hakim Arief Hidayat juga dijatuhi sanksi lisan secara kolektif karena secara bersama-sama hakim konstitusi lainnya terbukti melanggar kode etik terkait kebocoran informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH). "Hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya," kata Jimly. Sebagai informasi, pembentukan MKMK menindaklanjuti 21 laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi atas penanganan uji materiil ketentuan syarat usia capres dan cawapres. MKMK telah selesai memeriksa sembilan hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik, di antaranya yaitu Ketua MK Anwar Usman dan delapan hakim anggota Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams. MK sebelumnya memutus tujuh perkara uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin, 16 Oktober 2023. Enam gugatan ditolak. Namun, MK mengabulkan sebagian dari satu gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu terdapat empat pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim MK dan dua occuring opinion atau alasan berbeda dari hakim MK. Sejumlah masyarakat menilai Anwar Usman memuluskan jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju cawapres lewat putusan batas usia capres-cawapres itu. (rpi/ebs)

Hakim Arief Hidayat Dinilai Rendahkan Martabat MK, Dijatuhi Sanksi Tertulis

Berita Terkait

BEMNUS: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional

Perpol 10/2025 Dinilai Ada Supaya Transisi Jabatan Tidak Menimbulkan Kekosongan Kepemimpinan

Telah Diputus MK, Pemerintah Disebut Tak Bisa Revisi Deposito P3MI

Atasi Polemik Jabatan Polri di Luar Struktur, Pemerintah Janjikan Keluarkan PP di Akhir Januari

Topik Terkait

Mahkamah Konstitusi

Mkmk

Putusan Mkmk

Anwar Usman

Pelanggaran Etik

Batas Usia Capres Cawapres

Arief Hidayat

Saksikan Juga

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Momen Warga Hadiahi Awak Helikopter Durian yang Kirim Bantuan

Pesona Malam Natal di New York, Hangat di Tengah Musim Dingin

Hanya Tinggal Atap, Puluhan Rumah Terkubur Endapan Lumpur Yang Mengeras di Sibolga

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Aceh