Komisi III DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Arief akan pensiun Februari 2026.
MK resmi kirim surat ke DPR soal pensiun Arief Hidayat dan Anwar Usman. DPR akan bahas pengganti dua hakim konstitusi senior ini pada masa sidang mendatang.
Lanjutan sidang sengketa Pileg 2024 dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (6/5/2024). Salah satu momen berlangsung saat Hakim MK sentil Bawaslu.
Hakim MK Arief Hidayat marah karena komisioner KPU tidak hadir di sidang sengketa Pileg 2024 pada Kamis (2/5/2024) ini. Ia menuding KPU tak serius ikut sidang.
Mahkamah Konstitusi (MK) menanggapi tindakan KPU yang langsung menerapkan Putusan MK 90/PUU/-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dipanggil oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa keterangannya dari dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan hakim MK, Arief Hidayat melanggar kode etik hakim merendahkan MK di ruang publik. Adapun ucapan merendahkan Hakim Arief Hidayat itu diucapkan dalam salah satu tayangan podcast.
Perubahan sikap hakim Mahkamah Konstitusi secara kilat menjadi keheranan dua Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat. Salah satu pertanyaan yang diungkap Saldi dan Arief adalah perubahan sikap secara mendadak terkait kehadiran Anwar Usman dalam RPH. Pertanyaan itu muncul karena perubahan sikap MK sangat kentara dan sangat cepat.
Polres Kubu Raya bersama intansi terkait, ormas dan warga setempat secara gotong royong melakukan pembersihan tumpukan sampah yang berada di beberapa titik.
Ketua Demokrat Jakarta, Mujiyono menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk menolak gugatan terkait sistem pemilu. Keputusan MK ini menjadi dasar penting agar penyelenggara Pemilu tetap menjalankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024 nanti.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Para Pemohon pada sidang perkara gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.