Supremasi Sipil
Menuju Sistem Hukum Lebih Adil dan Transparan, Peradilan Militer dan Sipil Kian Disinergikan
-
Nasional
- 28/03/2026 - 22:01
Wacana pemisahan peradilan militer dan sipil kembali menguat. Diskusi publik soroti transparansi, supremasi hukum, dan urgensi revisi UU.
Ketum PP Muhammadiyah Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Bertentangan dengan Roh Reformasi 1998
-
Nasional
- 30/01/2026 - 12:12
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tolak wacana Polri di bawah kementerian. Dinilai bertentangan dengan semangat reformasi 1998 & berisiko mundurkan demokrasi
IPW Desak Pemerintah Terapkan Putusan MK pada Polri dan TNI
-
Nasional
- 14/11/2025 - 18:57
IPW menilai putusan MK larang polisi aktif isi jabatan sipil harus berlaku juga untuk TNI dan menegaskan supremasi sipil. Ribuan personel Polri kini terdampak.
IPW Soroti Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil: 4.132 Personel Terancam Tak Punya Jabatan
-
Nasional
- 14/11/2025 - 18:11
IPW menilai putusan MK larang polisi aktif duduki jabatan sipil berdampak besar pada 4.132 personel Polri dan memicu perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan.
MK Soroti Pasal Kontroversial di UU TNI, Panglima Dinilai Masih Bisa âCawe-Caweâ di Jabatan Sipil Jikaâ¦
-
Nasional
- 10/10/2025 - 09:35
MK menyoroti pasal kontroversial UU TNI yang dinilai membuka celah bagi Panglima TNI ikut campur urusan jabatan sipil. Sidang masih berlanjut di Jakarta.
Kalangan Mahasiswa Desak Pemerintah Percepat Agenda Reformasi Nasional
-
Nasional
- 20/09/2025 - 21:20
Kalangan mahasiswa kembali mendesak pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi nasional yang menjadi tuntutan dalam sejumlah aksi unjuk rasa belakangan ini.
Guru Besar UMJ Ungkap Pengesahan UU TNI Tak Kembalikan Masa Orde Baru
-
Nasional
- 26/03/2025 - 02:34
DPR RI resmi mengesahkan UU TNI di tengah polemik yang bergejolak di publik.
Ketua DPR Puan Tegaskan UU TNI Terbaru Jamin Supremasi Sipil dan Berlandaskan HAM
-
Nasional
- 20/03/2025 - 14:43
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru disahkan tetap berlandaskan supremasi sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ibas Harap RUU TNI Harus Tetap Mengedepankan Supremasi Sipil
-
Nasional
- 18/03/2025 - 08:20
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Ibas menghadiri acara Audiensi FKPPI Tangguh, Merakyat, dan Sejahtera âPenjaga Kedaulatan Bangsaâ yang membahas RUU TNI.
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie
-
Timnas
- 4/04/2026 - 00:05
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:05
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:09
Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:05
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:04
IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!
-
Trend
- 4/04/2026 - 00:01
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online
-
Nasional
- 4/04/2026 - 00:27
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya