Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengaku mendapat teguran dari Kantor Staf Presiden (KSP) seusai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menimbulkan kontroversi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membantah tudingan bahwa semua masyarakat bisa terkena jebakan aparat dalam Pasal 16 KUHAP terbaru. Ia menjelaskan bahwa...
Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi yang terdiri IPW, KSST, TPDI dan Perekat Nusantara, mendatangi di Istana Negara untuk mengadukan sejumlah persoalan permasalahan hukum yang dianggap krusial dan janggal kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (28/5/2025)
Pimpinan DPR RI bersama Komisi I DPR RI melakukan audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI...
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum, Deolipa Yumara menyoroti kasus dugaan korupsi pembelian pesawat MA60 yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak Afif Maulana (13) dan 17 anak lainnya di Sumatera Barat (Sumbar).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5.
Mereka menyampaikan uji materi ke MK atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas khususnya Pasal 3, bertentangan dengan UUD 45 khususnya Pasal 28B ayat (2).
Di tengah proses hukum yang dijalani oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Sejumlah LSM menyuarakan kritik meminta proses penyidikan Panji Gumilang.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar tetap mengakomodasi ketentuan penyampaian laporan penerimaan sumbangan