News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kewenangan

DPR Perlu Evaluasi Menyeluruh Sistem Ketatanegaraan Pasca 27 Tahun Reformasi

DPR Perlu Evaluasi Menyeluruh Sistem Ketatanegaraan Pasca 27 Tahun Reformasi

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kemungkinan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Ramai Dibahas, RUU KUHAP Dinilai Masih Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan

Ramai Dibahas, RUU KUHAP Dinilai Masih Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan

RUU KUHAP menuai sorotan publik karena dinilai belum mengatur tegas batas kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan, berpotensi timbulkan konflik hukum.
Tambang Nikel Raja Ampat Diambang Evaluasi! Menteri ESDM Ancam Panggil Pemilik: Mau BUMN atau Swasta, Semua Saya Panggil!

Tambang Nikel Raja Ampat Diambang Evaluasi! Menteri ESDM Ancam Panggil Pemilik: Mau BUMN atau Swasta, Semua Saya Panggil!

Menteri ESDM Bahlil siap panggil pemilik tambang nikel di Raja Ampat. Evaluasi total akan dilakukan demi lindungi wilayah konservasi Papua Barat Daya.
Ahli Hukum Unmuh Jember: RKUHAP 'Monster' Baru Sistem Peradilan

Ahli Hukum Unmuh Jember: RKUHAP 'Monster' Baru Sistem Peradilan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
UU BUMN Disahkan, Seluruh Perusahaan Pelat Merah Hingga Aset-asetnya Dialihkan ke Danantara?

UU BUMN Disahkan, Seluruh Perusahaan Pelat Merah Hingga Aset-asetnya Dialihkan ke Danantara?

"Ya, semua BUMN kalau menurut UU-nya itu akan dioptimalkan investasi di bawah BPI Danantara,"
Caplok Sebagian Peran Menteri BUMN, Berikut Rincian Tugas dan Wewenang Danantara

Caplok Sebagian Peran Menteri BUMN, Berikut Rincian Tugas dan Wewenang Danantara

Merujuk daftar RUU BUMN, dijelaskan terkait ketentuan BPI Danantara. Tertulis, kewenangan BPI Danantara mekan mencaplok sebagian tugas menteri BUMN.
Selengkapnya
Sidang Pilkada Papua Barat, Kuasa Hukum AFU - Petrus Sebut Ada Konspirasi Sistematis

Sidang Pilkada Papua Barat, Kuasa Hukum AFU - Petrus Sebut Ada Konspirasi Sistematis

Sidang sengketa Pilkada Papua Barat Daya dengan nomor perkara 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 digelar di Mahkamah Konstitusi.
Heboh Kritik Mahfud Md soal Wacana Denda Damai Koruptor, Habiburokhman: Pak Mahfud Jangan Menghasut

Heboh Kritik Mahfud Md soal Wacana Denda Damai Koruptor, Habiburokhman: Pak Mahfud Jangan Menghasut

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membela Presiden Prabowo Subianto terkait polemik wacana denda damai untuk para koruptor.
Mentan Amran Banjir Pujian dari Komisi IV DPR RI Setelah Dapat Apresiasi dari Presiden

Mentan Amran Banjir Pujian dari Komisi IV DPR RI Setelah Dapat Apresiasi dari Presiden

Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari banyak Anggota Komisi IV DPR RI.
Kemarin Ada Petisi Bulaksumur, Hari Ini UII Menyatakan Sikap. Ini Isi Lengkapnya...

Kemarin Ada Petisi Bulaksumur, Hari Ini UII Menyatakan Sikap. Ini Isi Lengkapnya...

"Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran,"
Anies Baswedan Bicara Perubahan Tak Cukup Hanya dengan Massa, Tapi Kewenangan: Kesempatannya Ada di 14 Februari 2024!

Anies Baswedan Bicara Perubahan Tak Cukup Hanya dengan Massa, Tapi Kewenangan: Kesempatannya Ada di 14 Februari 2024!

Anies Baswedan menilai, perubahan hanya membutuhkan kewenangan dan tanpa kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. "Perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan massa. Perubahan itu hanya butuh kewenangan dan pada 14 Februari 2024 akan ada kesempatan kewenangan untuk melakukan perubahan," kata Anies Baswedan.
Kemendagri Launching Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan

Kemendagri Launching Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan

Implementasi BLUD pada bidang kesehatan secara cepat tepat, dan akurat, akan berimplikasi terhadap akselerasi pemenuhan layanan dasar urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Dinamika politik yang sangat cepat dan tantangan global yang kian kompleks menuntut ritme kerja pemerintahan yang cepat dan efektif.
Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Presiden Prabowo juga menyoroti masalah lingkungan hidup. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mengelola masalah sampah secara masif dan terpadu.
Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada sudah akui Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandungnya, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, sebut pengakuan belum cukup secara hukum.
Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Akhirnya Denada mengakui Ressa sebagai anak kandungnya. Meskipun sudah diakui gugatan sang anak tetap bergulir
Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai hari ini 2 Februari 2026 pemilik sertifikat tanah girik, petok hingga letter C tahun 1967-1997 sudah tidak berlaku lagi.
Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat jelaskan tentang amalan di malam Nisfu Sya'ban, kenali hadis yang shahih, dhaif, dan waspadai hadis palsu.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT