News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kewenangan

DPR Perlu Evaluasi Menyeluruh Sistem Ketatanegaraan Pasca 27 Tahun Reformasi

DPR Perlu Evaluasi Menyeluruh Sistem Ketatanegaraan Pasca 27 Tahun Reformasi

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk kemungkinan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Ramai Dibahas, RUU KUHAP Dinilai Masih Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan

Ramai Dibahas, RUU KUHAP Dinilai Masih Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan

RUU KUHAP menuai sorotan publik karena dinilai belum mengatur tegas batas kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan, berpotensi timbulkan konflik hukum.
Tambang Nikel Raja Ampat Diambang Evaluasi! Menteri ESDM Ancam Panggil Pemilik: Mau BUMN atau Swasta, Semua Saya Panggil!

Tambang Nikel Raja Ampat Diambang Evaluasi! Menteri ESDM Ancam Panggil Pemilik: Mau BUMN atau Swasta, Semua Saya Panggil!

Menteri ESDM Bahlil siap panggil pemilik tambang nikel di Raja Ampat. Evaluasi total akan dilakukan demi lindungi wilayah konservasi Papua Barat Daya.
Ahli Hukum Unmuh Jember: RKUHAP 'Monster' Baru Sistem Peradilan

Ahli Hukum Unmuh Jember: RKUHAP 'Monster' Baru Sistem Peradilan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia
UU BUMN Disahkan, Seluruh Perusahaan Pelat Merah Hingga Aset-asetnya Dialihkan ke Danantara?

UU BUMN Disahkan, Seluruh Perusahaan Pelat Merah Hingga Aset-asetnya Dialihkan ke Danantara?

"Ya, semua BUMN kalau menurut UU-nya itu akan dioptimalkan investasi di bawah BPI Danantara,"
Caplok Sebagian Peran Menteri BUMN, Berikut Rincian Tugas dan Wewenang Danantara

Caplok Sebagian Peran Menteri BUMN, Berikut Rincian Tugas dan Wewenang Danantara

Merujuk daftar RUU BUMN, dijelaskan terkait ketentuan BPI Danantara. Tertulis, kewenangan BPI Danantara mekan mencaplok sebagian tugas menteri BUMN.
Sidang Pilkada Papua Barat, Kuasa Hukum AFU - Petrus Sebut Ada Konspirasi Sistematis

Sidang Pilkada Papua Barat, Kuasa Hukum AFU - Petrus Sebut Ada Konspirasi Sistematis

Sidang sengketa Pilkada Papua Barat Daya dengan nomor perkara 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 digelar di Mahkamah Konstitusi.
Heboh Kritik Mahfud Md soal Wacana Denda Damai Koruptor, Habiburokhman: Pak Mahfud Jangan Menghasut

Heboh Kritik Mahfud Md soal Wacana Denda Damai Koruptor, Habiburokhman: Pak Mahfud Jangan Menghasut

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membela Presiden Prabowo Subianto terkait polemik wacana denda damai untuk para koruptor.
Mentan Amran Banjir Pujian dari Komisi IV DPR RI Setelah Dapat Apresiasi dari Presiden

Mentan Amran Banjir Pujian dari Komisi IV DPR RI Setelah Dapat Apresiasi dari Presiden

Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari banyak Anggota Komisi IV DPR RI.
Kemarin Ada Petisi Bulaksumur, Hari Ini UII Menyatakan Sikap. Ini Isi Lengkapnya...

Kemarin Ada Petisi Bulaksumur, Hari Ini UII Menyatakan Sikap. Ini Isi Lengkapnya...

"Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran,"
Anies Baswedan Bicara Perubahan Tak Cukup Hanya dengan Massa, Tapi Kewenangan: Kesempatannya Ada di 14 Februari 2024!

Anies Baswedan Bicara Perubahan Tak Cukup Hanya dengan Massa, Tapi Kewenangan: Kesempatannya Ada di 14 Februari 2024!

Anies Baswedan menilai, perubahan hanya membutuhkan kewenangan dan tanpa kewenangan tidak bisa melakukan perubahan. "Perubahan itu tidak cukup dengan kekuatan massa. Perubahan itu hanya butuh kewenangan dan pada 14 Februari 2024 akan ada kesempatan kewenangan untuk melakukan perubahan," kata Anies Baswedan.
Kemendagri Launching Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan

Kemendagri Launching Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan

Implementasi BLUD pada bidang kesehatan secara cepat tepat, dan akurat, akan berimplikasi terhadap akselerasi pemenuhan layanan dasar urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. 
Memuat Konten Berikutnya...

Viral

ADVERTISEMENT