Kepala Bapanas mengaku bahwa beras Bulog yang disalurkan ke masyarakat harus memenuhi standar mutu dan tidak boleh ada toleransi terhadap kualitas buruk.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulhas bersama Mendag Budi Santoso dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengecek kondisi harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar Baru
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pihaknya menggencarkan gerakan pangan murah (GPM) di seluruh wilayah, guna menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengeluhkan tingginya harga beras di Indonesia tidak linier dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Rokhmin Dahuri, menanggapi skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar yang melibatkan Bulog.
Pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng meminta skandal demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar agar segera diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.
Skandal demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dicurigai sarat dengan praktik korupsi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dorong terwujudnya ekosistem ketahanan pangan nasional lebih mandiri, berdaulat, dan penuh integritas.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi diadukan ke KPK terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).