DPR Ingatkan Ancaman Krisis Pangan Global Akibat Perang, Ungkap 3 Langkah Kunci untuk Indonesia Bertahan

Jakarta, tvOnenews.com - Situasi pangan global dinilai berada dalam ancaman serius berat seiring konflik Iran–Israel yang melibatkan Amerika Serikat. Pasalnya, eskalasi konflik di Timur Tengah sangat berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dunia.

Kondisi yang lebih buruk bisa terjadi lantaran dampak perang Rusia–Ukraina juga belum mereda. Upaya global melalui program Millennium Development Goals  (MDGs) juga dianggap belum mampu menekan angka kelaparan dunia.

Sekitar 1 miliar penduduk diperkirakan menghadapi ancaman kekurangan pangan, bahkan memicu peningkatan angka kematian akibat kelaparan. Persoalan ini menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPR RI Riyono yang mengkhawatirkan perubahan signifikan dalam peta distribusi pangan global.

“Dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” kata Riyono, dalam keterangan tertulis, dikutip dari Parlementaria, Minggu (29/3/2026).

Riyono menilai, lemahnya distribusi pangan global berdampak pada kenaikan harga, menurunnya pasokan, serta tingginya permintaan. Kondisi ini menjadikan komoditas pangan sebagai alat politik yang kerap merugikan petani.

“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, Riyono mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pangan sebagai pilar utama kedaulatan di tengah potensi krisis global.

“Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya,” tegasnya.

Kedua, perlindungan terhadap petani harus diperkuat melalui kebijakan harga yang menguntungkan serta dukungan tambahan seperti asuransi pertanian, terutama menghadapi risiko musim kemarau panjang.

Ketiga, pemerintah diminta mempertahankan anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak terdampak kebijakan efisiensi.

Anggaran sebesar Rp60 triliun dinilai krusial karena menjadi penopang utama ketahanan pangan dan sumber protein nasional. Jika diperlukan, alokasi tersebut bahkan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi krisis global.