Setahun Prabowo-Gibran, Wamen ATR/BPN Klaim 140 Pelaku Mafia Tanah Telah Diproses Hukum, Selamatkan Rp9,4 Triliun Kerugian Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Wamen ATR atau Waka BPN Ossy Dermawan mengaku terus melakukan peningkatan kinerja untuk pemerataan rakyat khususnya di dalam pengelolaan agraria dan tata ruang.

Hal Ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Setahun ini menjadi pondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya, Senin (20/10).

Ossy mengungkapkan, bahwa setahun terakhir sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar dan 97 juta bidang telah bersertipikat.

Sementara capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang. dimana 2,69 juta bidang di antaranya telah disertipikasi.

Hasil ini juga memberi kontribusi ekonomi bagi negara melalui Total Penambahan Nilai Ekonomi (Economic Value Added) hingga Rp1.021,95 triliun.

"Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak," ucapnya.

Selain itu, transformasi digital juga terus diperkuat, dengan penerbitan 6,1 juta sertipikat elektronik hingga Oktober 2025, yang meningkat pesat dari 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.

Kementerian ATR/BPN turut memprioritaskan perlindungan tanah wakaf dan aset sosial-keagamaan.

Total 278.689 bidang tanah wakaf kini telah terdaftar dengan luas mencapai 26.865,67 hektare. Selain itu, jumlah pendaftaran meningkat sekitar 16.600 bidang.

Di sisi lain Ossy menerangkan, program Reforma Agraria yang menjadi agenda strategis nasional juga menunjukkan hasil progresif. Redistribusi tanah sebanyak 1,64 juta bidang dengan luas 879.942 hektare telah memberikan manfaat langsung bagi 496 ribu kepala keluarga di berbagai daerah.

"Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju," jelasnya.

Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan. Ini terlihat dari penindakan mafia tanah makin yang gencar dengan sebanyak 140 pelaku telah diproses hukum. 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.

"Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik," tandasnya. (aha/rpi)