Sengketa Hotel Sultan, Mensesneg dan PPKGBK Hadirkan Pakar Hukum Perkuat Dalil Pengosongan Lahan

Jakarta, tvOnenews.com - Sengketa Hotel Sultan antara PT Indobuildco dengan pihak pemerintah yakni Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria, Menteri Keuangan, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat terus bergulir.

Pakar hukum perdata sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Anwar Borahima hadir dalam persidangan perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst antara PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri Agraria, Menteri Keuangan, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Kubu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan PPKGBK mengajukan gugatan rekonversi terhadap PT Indobuildco agar dihukum melakukan perbuatan melawan hukum sebab masih menguasai, menempati, dan mengomersialisasi tanah Eks HGB No. 26/Gelora dan Eks HGB No. 27/Gelora meskipun haknya telah berakhir.

Sehubungan dengan hal itu, PT Indobuildco dituntut untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah Eks HGB No. 26/Gelora dan Eks HGB No. 27/Gelora berikut seluruh bangunan yang melekat diatasnya kepada Menteri Sekretaris Negara dan PPKGBK selaku pemegang HPL No. 1/Gelora.

Kehadiran Anwar dalam persidangan itu guna memperkuat dalil bahwa PT Indobuildco wajib mengosongkan tanah eks HGB No. 26/Gelora dan eks HGB No. 27/Gelora berikut seluruh bangunan yang melekat di atasnya sejak berakhirnya kedua HGB dimaksud pada tanggal 3 April 2023 dan 3 Maret 2023.

“Setelah berakhimya HGB suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah eks HGB. Sehingga, badan hukum dimaksud tidak lagi berhak untuk melakukan perbuatan hukum apa pun di atas tanah eks HGB, baik itu menguasai, menempati, mengambil keuntungan, dan lain-lain,” ucap Anwar Borahima dalam persidangan dikutip, Minggu (19/10/2025).

"Apabila badan hukum tersebut masih melakukan perbuatan hukum di atas tanah eks HGB, maka badan hukum dimaksud telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan dapat merugikan orang lain, dalam hal ini pemegang HPL,” sambungnya.