Sri Mulyani Kena Reshuffle, CELIOS Beberkan 5 PR Besar Menkeu Baru Purbaya: Tak Boleh Lagi...

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dan digantikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, ternyata menuai komentar dari berbagai pihak.

Satu di antaranya Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang menyambut positif dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

CELIOS yang merupakan lembaga riset independen menilai reshuffle tersebut merupakan langkah penting bagi perbaikan tata kelola fiskal dan kebijakan ekonomi.

Bahkan, pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi.

Selain itu, Deirektur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menegaskan, kritik terhadap kepemimpinan Sri Mulyani sudah lama muncul dari berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil. 

"Kritik tersebut menyoroti ketidakmampuan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan, pengelolaan belanja yang hati-hati, hingga naiknya beban utang yang semakin mempersempit ruang fiscal," ucapnya kepada awak media, pada Senin (8/9/2025).

Selanjutnya, CELIOS juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti secara kritis dan objektif berbasis data. 

Bahkan, CELIOS juga merinci lima tugas mendesak yang harus segera dijalankan Menteri Keuangan baru. 

Pertama, kata dia, strategi penerimaan pajak harus memperhatikan daya beli masyarakat. 

“Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan. Pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, pajak windfall profit, serta pajak kekayaan berupa 2 persen bagi aset orang super kaya,” ungkapnya.

Kedua, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara transparan dan tidak mengganggu pelayanan publik. CELIOS menilai efisiensi yang dilakukan Sri Mulyani justru menimbulkan guncangan pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat. Ketiga, restrukturisasi utang menjadi agenda mendesak. 

“Menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition, debt swap for nature, hingga debt cancellation perlu segera dipertimbangkan,” jelas Bhima.

Keempat, sebut Bhima, CELIOS mendesak pencopotan pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN. 

Hal ini, kata dia, dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kelima, evaluasi terhadap belanja perpajakan harus dilakukan. CELIOS menekankan perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowance wajib diaudit baik laporan keuangan maupun dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. 

“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan besar dan UMKM. Transparansi pemberian insentif fiskal juga harus dilakukan secara berkala kepada publik,” pungkasnya. (aag)