Sri Mulyani Disemprot DPR saat Minta SAL dan Buka Blokir Anggaran: Dulu Cerita Penghematan, Tapi Defisit Nambah

"Ditambah danya restitusi dan sebagainya serta dari efek penurunan harga komoditas, seperti batu bara atau barang kena pajak lainnya yang itu di UU HPP. Itu semua masuk postur penerimaan yang tadi lebih rendah dari target yang pernah kita sampaikan," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, dua faktor utama yang menggerus penerimaan negara adalah batalnya penerapan kenaikan tarif PPN 12% secara umum dan pengalihan dividen BUMN ke kas Danantara, bukan lagi ke APBN.

Ia juga memaparkan bahwa kebutuhan untuk membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto membuat ruang efisiensi menjadi terbatas.

Proyeksi belanja negara sampai akhir tahun sebesar Rp3.527,5 triliun, sedikit lebih rendah dari pagu APBN yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

"Sebetulnya kalau kita enggak melakukan efisiensi sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi pak," papar Sri Mulyani.

Terkait pembukaan blokir anggaran efisiensi, Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah itu dilakukan atas arahan langsung Presiden dalam rapat terbatas (ratas), dan sudah memiliki dasar hukum sesuai UU APBN 2024 Pasal 20 ayat 1 huruf H.

Ia memastikan, keputusan pembukaan blokir tidak dilakukan sepihak karena harus ada notulen resmi dari presiden melalui forum ratas.

"Jadi dari sisi kekuatan hukum sama, yang satu Inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang belanja tergantung yang presiden putuskan, itu dilakukan sesuai arahan presiden," ujar Sri Mulyani.

Ketegangan antara narasi efisiensi anggaran dengan realisasi fiskal yang tidak sejalan itu pun menjadi juga akhirnya menjadi sorotan publik.

Meski pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran, tetapi defisit APBN tetap membesar dan memerlukan tambahan pembiayaan melalui SAL. (rpi)