Gejolak Iran-Israel Tak Berpotensi Berdampak Langsung ke BBM? DPR: Fiskal RI Masih Aman

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa konflik geopolitik Iran-Israel belum memberikan tekanan signifikan terhadap fiskal Indonesia, khususnya terkait subsidi BBM dan energi.

Ia menjelaskan, selama harga minyak dunia belum melewati asumsi APBN 2025 sebesar USD 82 per barel, maka ruang fiskal pemerintah masih relatif aman. Saat ini, harga minyak mentah Brent berada di USD 67,31, dan WTI di USD 65,07 (per 27 Juni 2025).

“Harga masih jauh dari asumsi 82 dolar. Subsidi BBM masih bisa kita kategorikan ‘was-was’, tapi secara real masih dalam kontrol penuh angka APBN,” kata Misbakhun mengutip dari antara, Senin (30/6/2025).

Pemerintah Siapkan Skenario Kenaikan Minyak hingga USD 100
Misbakhun menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan skenario jika harga minyak global mencapai USD 100 per barel. Dalam skenario tersebut:

Inflasi masih bisa dijaga di kisaran 2,70%, dengan asumsi inflasi APBN 2,5 ± 1%.

Penyesuaian harga BBM subsidi maksimal 10% bisa dipertimbangkan jika kenaikan ekstrem terjadi.

Namun, bila harga terus naik melewati USD 100, pemerintah harus sangat berhati-hati karena akan berdampak langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Kenaikan Harga Komoditas Bisa Jadi Peluang untuk RI

Meski Indonesia adalah net importer minyak, Misbakhun menilai kondisi global ini bisa memberi manfaat dari sisi ekspor komoditas, seperti:

Batu bara

Minyak sawit mentah (CPO)

Nikel dan mineral logam lainnya

Kenaikan harga komoditas tersebut dapat memperkuat penerimaan pajak dan non-pajak negara.

“Kenaikan harga minyak bisa berdampak positif bagi penerimaan negara dari sektor komoditas. Jadi perlu disimulasikan secara komprehensif,” tegasnya.

Catatan Kritis: Realisasi Belanja Pemerintah Masih Rendah

Misbakhun juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran, dengan:

Belanja pemerintah baru 28,1% hingga Mei 2025

Realisasi APBN hanya 33,1%

Ia mendorong Kementerian Keuangan dan lembaga fiskal untuk menyampaikan kalkulasi lengkap kepada Presiden agar keputusan terkait subsidi dan anggaran bisa akurat dan antisipatif.

Konflik Iran-AS: Retorika Masih Memanas

Sementara itu, dari sisi diplomasi, Menlu Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa Presiden AS Donald Trump perlu menghentikan sikap tidak hormat terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, jika ingin membuka jalan diplomasi.