ESDM dan Bupati Raja Ampat Klaim Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel Dilanjut, Tapi Kementerian LH Ungkap Fakta Sebaliknya

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bupati, dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak belum satu suara terkait dengan isu pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kementerian ESDM menyampaikan bahwa masyarakat Pulau Gag Raja Ampat meminta penambangan nikel dilanjutkan.

Hal itu disampaikan saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sempat bertemu dan berbincang langsung dengan warga di Pulau Gag.

Melalui rilis resminya, Kementerian ESDM mengklaim bahwa warga Pulau Gag telah merasakan dampak positif dengan adanya aktivitas pertambangan oleh perusahaan PT GAG Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Kata ESDM, warga yang umumnya merupakan nelayan menyebutkan bahwa mereka mendapatkan banyak untung dengan menjual hasil tangkapannya ke perusahaan PT Gag Nikel.

Kementerian ESDM memperkuat klaimnya dengan menyampaikan justifikasi dari sejumlah warga.

"Aktivitas penangkapan ikan berjalan seperti biasa, air tetap jernih, kualitas air juga bagus," kata seorang warga bernama Fathah Abanovo (33), dikutip dari rilis resmi Kementerian ESDM, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, pihak perusahaan juga membantu mereka membeli BBM dan alat pancing untuk bekerja.

Warga lain bernama Lukman Harun (34), juga menyebutkan bahwa berita soal kualitas dan warna air sekitar pantai menyebabkan hasil tangkapan menurun, adalah tidak benar.

"Air tidak berubah sejak puluhan tahun lalu hingga kini, biasa saja, sejak adanya tambang, ikan-ikan karang sebagai tangkapan tidak berubah juga kalau dimakan sendiri, aman," tutur Lukman.

Di pihak lain, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam juga menyebut masyarakat tidak ingin pertambangan nikel di Pulau Gag ditutup. 

Hal ini dikarenakan, banyak dari masyarakat yang masih membutuhkan tambang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan mereka. 

"Pesan dari masyarakat juga, mereka tidak mau pak Menteri (ESDM) tutup tambang, karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka," kata dia dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (8/6/2025).

Kementerian LH Ungkap Fakta Mencengangkan

Apa yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Bupati Raja Ampat seolah bertolak belakang dengan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Meski telah berkoordinasi dengan ESDM, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa berdasarkan laporan masyarakat, kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat terindikasi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Hal tersebut dinyatakan Menteri Hanif saat konferensi pers hasil peninjauan lapangan tambang nikel di Raja Ampat, di Hotel Pullman Jakarta Pusat, pada Minggu (8/6/2025).

“Jadi dari laporan ini kemudian yang mengharuskan kita semua untuk mencermati sebagaimana sistem yang sudah terbangun, ada laporan-laporan yang harus kita tindak lanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh semua pemangku kepentingan, pemangku usaha, sehingga ini menjadi salah satu hal yang menjadi atensi kami,” kata Menteri LH sebagaimana diberitakan tvOnenews.com.

Hanif menyebutkan bahwa pihaknya sudah menurunkan tim ke lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025.

Lokasi yang ditinjau yakni PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM). 

Berdasarkan hasil pengawasan, kegiatan pertambangan di keempat lokasi tersebut menyebabkan potensi terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan landscape serta terganggunya Mega Biodiversity Raja Ampat.

“Bahwa dari laporan itu memang terjadi potensi, terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya Biodiversity di Raja Ampat,” jelas Hanif.

Atas temuan ini, tindak lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH telah melakukan kajian terhadap KLHS tahun 2021 dan Perda Tata Ruang Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 serta Persetujuan Lingkungan.

Selain itu, Kementerian LH melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas perusahaan pertambangan PT GN, PT ASP, PT KSM dan PT MRP.

“Kami mungkin beberapa hari lagi akan ke sana (Raja Ampat), karena memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin, sehingga beberapa hal akan kami tangani dulu di Jakarta, kemudian kami akan kesana dalam waktu yang sangat segera,” jelas Hanif.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag. Penghentian sementara itu dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. (rpi)