Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti permasalahan rumah susun (rusun) yang kerap menjadi polemik di ibu kota.
Dalam pertemuan di Rumah Dinasnya, Jakarta Pusat, ia mengungkapkan bahwa banyak warga penghuni rusun yang tidak membayar kewajibannya dengan baik, namun tetap kembali ke rusun saat menghadapi masalah di lapangan.
“Soal rumah susun ini jadi persoalan tersendiri. Banyak rumah susun yang, mohon maaf, tidak membayar secara baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika ada masalah di lapangan, mereka kembali ke rumah susun. Begitu lapangannya sudah tidak masalah, kembali ke lapangan lagi. Nah, yang seperti-seperti ini kita tertibkan,” tegas Pramono, dikutip Selasa (1/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa penghuni rusun pada awalnya diberikan hak istimewa (previlage) saat mereka dipindahkan dari tempat tinggal sebelumnya. Namun, menurutnya, banyak dari mereka yang tidak memanfaatkan hak tersebut dengan baik.
“Ketika mereka sudah mendapatkan previlage, mereka tidak sama sekali, ya mohon maaf, harusnya previlage itu dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memberikan berbagai keringanan bagi penghuni rusun, termasuk pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah susun di bawah Rp650 juta.
“Saya sudah bicara bahwa yang berkaitan dengan rumah susun yang tanggungannya terlalu lama, kemarin apalagi saya sudah mengeluarkan pergub, yang di bawah Rp650 juta, untuk rumah susun, ya, mereka kita bebaskan sepenuhnya, nggak perlu bayar PBB,” jelasnya.
Load more