Hati-Hati! Batas Lapor SPT Tahunan Tinggal 7 Hari Lagi, Siap-Siap Kena Denda!

Jakarta, tvOnenews.com – Waktu terus berjalan, dan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) semakin dekat. 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan bahwa pelaporan SPT Tahunan WP OP untuk tahun 2024 akan ditutup pada 31 Maret 2025. 

Artinya, tinggal 7 hari lagi bagi wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban pajaknya sebelum terkena sanksi administrasi maupun pidana.

Bagi wajib pajak badan, tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan berbeda, yakni hingga 30 April 2025. Meskipun masih ada waktu, pemerintah tetap mengimbau agar pelaporan dilakukan lebih awal untuk menghindari kendala teknis atau lonjakan akses menjelang batas akhir.

Batas Waktu Pelaporan SPT dan Imbauan Pemerintah

Melansir dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah mengimbau agar wajib pajak tidak menunda pelaporan hingga batas akhir. 

Terlebih, periode pelaporan tahun ini bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama, yang bisa membuat proses pelaporan menjadi lebih sulit jika dilakukan di saat-saat terakhir.

"Penyampaian SPT Tahunan tetap dapat dilaksanakan hingga batas waktu melalui saluran elektronik pada laman DJP Online," tulis DJP dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Pemerintah menegaskan bahwa pelaporan SPT melalui saluran online adalah opsi yang paling praktis dan efisien. Wajib pajak bisa mengakses laman DJP Online kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak.

Siap-Siap Kena Denda Jika Telat Lapor

Bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tepat waktu, sanksi tegas sudah menanti. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dalam Pasal 7 UU KUP, sanksi administrasi yang akan dikenakan adalah sebagai berikut:

• Denda sebesar Rp 100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi

• Denda sebesar Rp 1 juta untuk wajib pajak badan

Namun, terdapat pengecualian dalam penerapan denda ini. Sanksi administrasi tidak akan dikenakan bagi:

• Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia

• Wajib pajak yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

• Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi di Indonesia

• Wajib pajak asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia

Selain sanksi administrasi, jika terdapat kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan, wajib pajak juga akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

Perhitungan bunga ini dimulai sejak batas akhir penyampaian SPT hingga tanggal pembayaran.

Bisa Kena Sanksi Pidana Jika Melanggar

Tak hanya denda administrasi, pelanggaran berat terkait pelaporan SPT bisa berujung pada sanksi pidana. Dalam Pasal 39 UU KUP, diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga merugikan pendapatan negara, akan dikenakan sanksi pidana berupa:

• Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun

• Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar

• Denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar

Sanksi ini akan dijatuhkan setelah wajib pajak menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari DJP. Bahkan, setelah membayar denda, wajib pajak tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan.

Pelaporan SPT Masih Didominasi Saluran Elektronik

DJP mencatat bahwa dari 9,6 juta SPT yang telah dilaporkan hingga pekan ini, sebanyak 9,41 juta SPT atau sekitar 98% disampaikan melalui saluran elektronik, seperti DJP Online. Sementara itu, sekitar 264,8 ribu SPT masih disampaikan secara manual.

Tingginya angka pelaporan melalui saluran online menunjukkan bahwa wajib pajak mulai beradaptasi dengan sistem pelaporan digital yang disediakan oleh pemerintah. 

Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaporan pajak di masa mendatang.

Jangan menunggu hingga detik terakhir untuk menghindari denda administrasi atau bahkan sanksi pidana. Segera akses DJP Online dan selesaikan kewajiban pajak Anda sebelum terlambat! (nsp)