Meutya Hafid Pastikan Infrastruktur Digital Tak Terdampak Efisiensi Anggaran, Jamin Data Center Hingga Aplikasi Layanan Publik Tetap Aman

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid angkat bicara soal intruksi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pemangkasan anggaran di Kementerian.

Meutya menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini dipastikan tidak berdampak pada infrastruktur digital.

“Tidak akan terdampak (ke infrastruktur digital) insyaallah,” kata Meutya Hafid, di Gedung Kemkomdigi, pada Selasa (18/2/2025).

Kemudian Meutya menyebutkan pasalnya pemangkasan anggaran ini digunakan untuk pelayanan dasar publil dan program prioritas di Kementerian.

“Kalau pemangkasan anggaran kan sudah disampaikan untuk pelayanan dasar publik dan prioritas-prioritas Kementerian,” terang Meutya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah ini diharapkan mampu menghemat hingga Rp306,69 triliun. 

Penghematan itu mencakup pemangkasan anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun. 

Arahan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang langsung berlaku pada 22 Januari 2025. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan penghematan ini sejalan dengan arahan Prabowo yang berulang kali menegaskan pentingnya efektivitas belanja negara.  

Fokusnya adalah pada kegiatan yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Saya pikir sebagaimana Pak Presiden (Prabowo) tekankan, kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan. Kita perlu lebih selektif untuk memilih kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,” ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (23/1). 

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan Prabowo telah meminta pengurangan signifikan pada anggaran kegiatan yang dinilai kurang efektif, seperti seminar, kunjungan kerja, hingga studi banding.

“Yang disampaikan Presiden kemarin seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun, kalau kita bisa menghemat, kan bisa dipakai untuk sesuatu yang produktif,” jelasnya. 

Prasetyo juga menyebut model penghematan ini kemungkinan mirip dengan “automatic adjustment” yang pernah diterapkan sebelumnya.  

Beberapa anggaran akan diblokir atau diberi tanda khusus sebagai dana cadangan. 

“Kira-kira memang maknanya sama, ya,” katanya saat ditanya apakah penghematan berarti pemangkasan langsung atau hanya pembekuan sementara.

Meski penghematan ini berdampak luas, Prasetyo memastikan sejauh ini tak ada penolakan dari kementerian maupun lembaga. Semua pihak, katanya, mendukung kebijakan ini demi semangat kebersamaan.

“Ndak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan, nggak ada teman-teman K/L merasa dikurangi karena ini semangatnya kita bersama-sama,” tutupnya. 

Penghematan besar ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas anggaran negara dan mengalihkan dana untuk program-program yang lebih produktif. (ars/vsf)