Aturan Baru Prabowo, Korban PHK Kini Bisa Terima 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan, Masa Klaim Diperpanjang

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru soal jaminan bagi buruh atau pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang berisikan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Prabowo.

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tersebut ada sebanyak sembilan pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 4, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 39 dan Pasal 40. Ada juga satu ketentuan tambahan yakni Pasal 39A yang disisipkan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 dengan dua ayat.

Sejumlah perubahan yang signifikan terlihat dalam aturan ini adanya perubahan tingkat iuran program JKP yang sebelumnya diatur harus dibayar sebesar 0,46 persen dari upah sebulan, kini menjadi 0,36 persen. 

Adapun iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan, seperti tertuang dalam ayat 1 pasal 11. Iuran program JKP kini menjadi 0,36 persen yang tertuang dalam ayat 2 pasal 11, yang berbunyi:

Ayat 2: iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,36 persen dari upah sebulan.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Kemudian ada juga perubahan pada permohonan waktu klaim manfaat JPK yang diperpanjang menjadi enam bulan dari sebelumnya hanya tiga bulan sejak seorang pekerja mengalami PHK.

Pada pasal 21 ayat 1 berbunyi:

(1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan sebesar 60% (enam puluh persen) dari upah, untuk paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan

(3) Batas atas upah ditetapkan sebesar Rp 5.000.000

(4) Dalam hal upah melebihi batas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah.

Sementara untuk ketentuan yang ditambahkan yaitu Pasal 39 untuk Ayat (1) berbunyi, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atas tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan".

Sementara untuk ayat (2) berbunyi,"Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan".

Adapun tujuan dilakukan perubahan aturan oleh pemerintah diharapkan mampu optimalkan perlindungan pekerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau terkena PHK melalui JKP.

Selain itu, perubahan dinilai penting untuk mengurangi risiko sosial bagi pekerja yang mengalami PHK di tengah kondisi ekonomi saat ini dan tingkat PHK di perusahaan-perusahaan yang dinilai tinggi.

Aturan ini diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Regulasi ini juga mengatur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan harus menyesuaikan kepesertaan JKP paling lambat 15 hari kerja setelah peraturan resmi berlaku. (nba)