Anggota DPR Soroti Strategi Kemenpar dalam Efisiensi Anggaran

Jakarta tvOnenews.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran setelah dilakukan efisiensi. Ia menekankan pentingnya memastikan kebijakan pariwisata dapat tetap berjalan secara efektif hingga ke tingkat desa.

“Sektor perhubungan dan infrastruktur berperan besar dalam kemajuan pariwisata. Namun, dengan anggaran yang terbatas, bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke desa? Hal ini penting agar pengelolaan pariwisata tetap berjalan meskipun ada efisiensi anggaran,” ujar Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Novita juga meminta kejelasan terkait alokasi anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 pascaefisiensi. Ia mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat menjadi destinasi wisata global jika akses jalan masih belum memadai.

“Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 masuk dalam rencana kerja yang mana setelah efisiensi ini? Apakah ada mekanisme kolaborasi dengan sektor-sektor terkait untuk pembangunan infrastruktur pariwisata daerah?” tanyanya.

Selain itu, Novita juga menyoroti penerapan Tourism 5.0, yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi, sebagai salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

“Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform yang mengintegrasikan data daerah-daerah wisata di Indonesia?” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Novita mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak sampai memangkas sektor-sektor penting yang memiliki multiplier effect dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. (ant/nsp)