Mentan: Polri Berperan Strategis dalam Mengawal Penyerapan Gabah Petani

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya peran Polri dalam mengawasi dan mendampingi proses penyerapan gabah petani guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Kami berterima kasih kepada Kabareskrim yang telah berkontribusi dalam mengawal program swasembada pangan ini agar dapat terwujud secepat mungkin," ujar Mentan saat berdiskusi dengan Polri mengenai penyerapan gabah di Jakarta, Senin.

Ia berharap semua pihak terkait, termasuk Polri, dapat bekerja sama dengan penuh komitmen dalam merealisasikan swasembada pangan.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada, menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung percepatan swasembada pangan dengan mengawasi distribusi serta memastikan serapan gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, Polri juga siap menindak penggilingan padi yang melanggar aturan dan merugikan petani.

"Kami telah melakukan pemantauan dan menemukan berbagai kendala dalam distribusi beras. Polri telah mengambil langkah tegas untuk memastikan penyerapan gabah berjalan sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran yang merugikan petani, kami siap mengambil tindakan hukum," tegasnya.

Salah satu fokus utama pengawasan adalah memastikan penggilingan padi skala besar menyerap 20 persen gabah petani, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah. Namun, hingga saat ini, target tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu dorongan agar semua pihak menjalankan aturan dengan baik.

"Kami akan memastikan bahwa penggilingan besar mematuhi kewajiban menyerap gabah petani dengan harga sesuai HPP. Ini merupakan bagian dari dukungan kami terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat swasembada pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional," ujarnya.

Selain melindungi kepentingan petani, Polri juga berupaya menjaga keseimbangan harga agar tetap terjangkau bagi konsumen.

Komjen Wahyu menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan harga yang dapat merugikan salah satu pihak.

"Ada dua aspek yang harus dijaga. Jika harga terlalu rendah, petani yang dirugikan. Sebaliknya, jika terlalu tinggi, konsumen yang akan kesulitan. Kita harus menjaga keseimbangan ini agar tidak memicu kegaduhan di masyarakat," jelasnya.