Tak Beralih ke Sertifikat Elektronik, Aset Tanah Bisa Dirampas Negara? Ini Kata Kementerian ATR/BPN

Jakarta, tvOnenews.com - Heboh kabar yang menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengambil aset masyarakat jika tidak beralih ke sertifikat elektronik. Unggahan video tersebut viral di media sosial hingga menarik perhatian warganet. 

Dalam video tersebut, dikatakan bahwa sertifikat tanah, sertifikat rumah hingga sertifikat aset lainnya wajib diubah menjadi sertifikat elektronik sebelum 2026. Apabila tidak dilakukan, semua aset yang dimiliki akan diambil alih oleh negara.

"Ternyata peraturan terbaru akan segera diterapkan di Indonesia. Nah peraturannya itu adalah bahwa surat tanah dan rumah Anda atau surat-surat berharga Anda wajib diubah menjadi sertifikat elektronik. Jika kalian tidak mengubahnya sebelum tahun 2026, maka semua harta benda itu mulai dari rumah tanah atau aset-aset lainnya akan dialihkan menjadi harta negara," demikian narasi dalam video viral tersebut. 

Kementerian ATR pun buka suara terkait unggahan tersebut. Dalam postingan di akun Instagram @kementerian.atrbpn, pihaknya tegas membantah kabar tersebut. 

Kementerian ATR/BPN menegaskan aset masyarakat tidak akan diambil oleh negara. Sertifikat lama atau sertifikat analog (hijau) masih berlaku dan tidak akan ditarik.

"Sertipikat lama (hijau) masih berlaku dan tidak akan ditarik," demikian penjelasan Kementerian ATR/BPN.

ATR/BPN menerangkan selama masyarakat tidak mengajukan permohonan alih media atau layanan pertanahan lainnya, sertifikat hijau milik masyarakat tidak akan berubah menjadi sertifikat elektronik. Masyarakat diminta untuk berhati-hati pada informasi yang tidak valid seperti yang beredar.

"Jika kamu mengajukan layanan pemeliharaan data pertanahan seperti balik nama, roya, pemecahan dan lain. Pada proses ini sertifikat lamamu secara otomatis akan berganti sertifikat elektronik," imbuh ATR/BPN. (nba)