Singgung Janji Prabowo Soal Kesejahteraan, Ribuan Honorer Seruduk DPR Minta Status PPPK Paruh Waktu Dihapus: Tuntut Pengangkatan Penuh Waktu

Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan honorer meminta agar segera diterbitkan surat keputusan presiden RI (Keppres) untuk menentukan nasib status kepegawaian mereka pada instansi pemerintah.

Mereka adalah honorer yang tergabung dalam Perwakilan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia.

Hal ini dinyatakan oleh Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika saat melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (3/2/2025).

“Kami mendorong bagaimana Presiden segera mengeluarkan Keppres bahwasannya honorer R2 dan R3 itu akan segera diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Tidak dengan paruh waktu, seperti itu,” ungkap Faisol.

Lebih lanjut Faisol mengharapkan agar pemerintah segera menyelesaikan R2 dan R3 yang masih terkatung-katung nasibnya.

“Karena bagaimana pun mereka yang berstatus R2 dan R3 itu telah mengabdi puluhan tahun dan sangat pantas untuk segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu, seperti itu,” tegas Faisol.

Sementara itu Faisol mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan ini memang diperlukan pemerintah yang turut berkecimpung langsung.

“Jadi kami berharap ini ada peran pemerintah turun langsung peduli. Tidak bisa kalau pemerintah tidak peduli dan turun langsung untuk mengeksekusi ini saya rasa susah,” ungkap Faisol.

Faizol menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR memiliki peran yang sama untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami meminta untuk kami dipertemukan kembali dalam forum yang lebih komplit di situ. Di situ harus ada peran pemerintah dan DPR yang sama-sama bekerja. Tidak bisa DPR saja ataupun pemerintah saja,” terang Faisol.

“Atau mungkin langsung eksekusi oleh Pak Presiden Prabowo karena pernah menyampaikan bahwasannya akan mesejahterakan honorer. Tapi sampai saat ini kami masih banyak para honorer ini yang kesejahteraannya minim sekali,” sambungnya. (ars/vsf)