Program Pemerintah Dorong Pertumbuhan Kredit Perbankan

Jakarta, tvOnenews.com - Dampak ekonomi dari berbagai program kerja pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih melemah.

“Tahun ini, dengan dukungan pemerintah yang terus berjalan, semoga peningkatan kredit lebih baik dibanding tahun lalu,” ujar Direktur Consumer Banking Permata Bank, Djumariah Tenteram, di Jakarta, Kamis.

Djumariah mencatat bahwa kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi segmen dominan dalam penyaluran kredit, meskipun pertumbuhannya melambat pada tahun sebelumnya.

“Tahun lalu, peningkatan KPR tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Pada tahun ini, ia menargetkan pertumbuhan pembiayaan konsumen, termasuk KPR, kartu kredit, Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan kredit UMKM, dapat mencapai dua digit.

“Target kami tahun ini adalah pertumbuhan kredit dua digit, sejalan dengan arahan pemerintah untuk lebih agresif dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Menanggapi program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berpotensi mendorong KPR, Djumariah menyatakan pihaknya masih menunggu realisasi lebih lanjut dari pemerintah.

“Saat ini kami belum mulai berpartisipasi dalam program tersebut. Mungkin masih bergantung pada segmen yang ditargetkan, dan kami belum menjangkau ke sana,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, memproyeksikan kredit perbankan akan terus tumbuh positif pada 2025, didukung oleh prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat.

“Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, diharapkan dapat menarik minat investasi ke dalam negeri, meningkatkan aliran dana domestik, serta mendorong investasi dan ekspansi usaha, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan kredit,” jelasnya.

Pada November 2024, kredit perbankan mencatat pertumbuhan dua digit sebesar 10,79 persen secara year on year (yoy), mencapai Rp7.717 triliun.

Dian juga menegaskan bahwa untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah, OJK terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam penyaluran kredit perumahan.

“Pemberian kredit tetap mengacu pada prinsip manajemen risiko, dengan mempertimbangkan toleransi risiko dan prinsip kehati-hatian masing-masing bank, sehingga tidak hanya bergantung pada kualitas fasilitas kredit dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya. (ant/nsp)