BI: Pengguna QRIS Tidak Akan Dikenakan Pajak 12 Persen

Manado, tvOnenews.com - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, menegaskan bahwa pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak akan dibebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

"Masyarakat pengguna QRIS tidak perlu khawatir, karena tidak akan dikenakan PPN 12 persen," kata Andry di Manado, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa PPN sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, bukan untuk metode transaksi seperti penggunaan QRIS atau pembayaran nontunai lainnya.

"PPN yang dikenakan ke konsumen hanya PPN barang/jasa yang dibeli dan tidak dikenakan PPN atas transaksi menggunakan QRIS ataupun pembayaran nontunai lainnya," jelasnya.

Andry juga menambahkan bahwa PPN untuk jasa sistem pembayaran hanya dihitung berdasarkan biaya layanan (service fee) yang dibebankan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) kepada pedagang (merchant), termasuk biaya seperti merchant discount rate (MDR). Dengan demikian, PPN ini tidak dibebankan kepada konsumen, sebagaimana yang telah berlaku selama ini.

Tarif PPN sebesar 12 persen akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Berdasarkan Pasal 4A UU HPP, terdapat beberapa kelompok barang tertentu yang tidak dikenakan PPN, seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, atau usaha katering, baik untuk konsumsi di tempat maupun dibawa pulang. 

Barang-barang tersebut masuk dalam kategori pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, sejumlah barang yang dikenakan PPN mencakup tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, alat elektronik, pulsa telekomunikasi, perkakas, produk kecantikan, hingga kosmetik. Selain itu, layanan streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix juga akan dikenakan PPN. (ant/nsp)