Polri Bentuk Tim Pemantau Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga dan Cegah Panic Buying

Jakarta, - Polri membentuk tim monitoring sebagai tindak lanjut dari kebijakan minyak goreng satu harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melakukan tugas pemantauan kegiatan produksi, distribusi dan penjualan minyak goreng.

"Polri membentuk tim monitoring ke wilayah, melakukan monitoring kegiatan produksi, distribusi dan penjualan minyak goreng," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Ramadhan, tim pemantau juga bertugas mencegah terjadi panic buying atau aksi borong oleh masyarakat dengan melakukan penindakan di lapangan.

“Melakukan penindakan bila ada upaya aksi borong, penimbunan, khusus minyak goreng kemasan premium," ujarnya.

Langkah berikutnya yang dilakukan Polri, yakni berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI dan dinas perdagangan tingkat provinsi, kota dan kabupaten untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan atau teknis penjualan minyak goreng satu harga Rp14 ribu per liter.

"Aturannya dibatasi dua liter setiap pembelian," ucapnya.

Ia menjelaskan, upaya pembatasan ini dilakukan guna mengantisipasi adanya aksi borong atau penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun masyarakat umum.