Setelah 11 Bulan Pascakerusuhan, Pengembangan Kawasan Rempang Ecocity Tetap Berjalan, Ternyata Sudah Masuk Proyek Strategis Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Sebelas bulan setelah terjadinya kerusuhan antara warga dan aparat keamanan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, pengembangan Kawasan Rempang Ecocity dipastikan tetap berjalan. 

Setelah aksi unjuk rasa warga Rempang yang berujung pada bentrok dengan petugas pada Agustus 2023 lalu, pemerintah bahkan meningkatkan status pengembangan Kawasan Rempang Ecocity menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak November 2023 lalu. 

Guna membahas kondisi terkini terkait perkembangan penyelesaian dan penanganan Kawasan Rempang Ecocity, Pemerintah melakukan Rapat Koordinasi dengan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor BP Batam, Jumat (12/7/2024).

“Jadi tadi kita rapat terkait dengan perkembangan PSN, termasuk yang PSN di Rempang. Pada prinsipnya, berbagai hal telah dibahas. Terutama untuk ketersediaan dari anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur. Dan juga rencana investasi ke depannya,” jelas Menko Airlangga dalam keterangan di hadapan awak media usai rapat tersebut.

Rencana investasi di Kawasan Rempang sendiri adalah proyek swasta di bawah kendali pengembang PT Makmur Elok Graha. Proyek ini diperkirakan akan mencapai investasi Rp381 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja langsung sejumlah 308.000 orang hingga tahun 2080.

“Jadi kalau iklim investasi di kita tidak segera diselesaikan, di dunia ini banyak wilayah yang siap menampung. Jadi makanya kita perlu melakukan harmonisasi agar situasinya kondusif dan investasi bisa masuk mumpung Indonesia ini lagi diminati,” kata Menko Airlangga.

Pengembangan Batam

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau, pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, termasuk Kawasan Rempang Ecocity.

Pengembangan Kawasan Rempang Ecocity merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan langkah-langkah strategis pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK.

Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga memberikan sejumlah arahan termasuk koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk meningkatkan dukungan dan fasilitasi bagi percepatan pembangunan terkait relokasi masyarakat dan realisasi investasi.

“Tadi saya juga meminta kepada Forkopimda untuk secara rutin melakukan koordinasi. Agar realisasi dari PSN ini bisa diselenggarakan. Dan tentunya dari Kementerian terkait, apakah itu PUPR, apakah itu Kementerian LHK, untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan, terutama untuk ketersediaan lahan,” ungkap Menko Airlangga. (hsb)