Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp44,24 triliun untuk 16 BUMN di APBN tahun 2025.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.
Sebelum memasuki ruang rapat Komisi VI DPR RI, Erick Thohir mengatakan bahwa pengajuan PMN tersebut untuk memastikan agar ke depan bahwa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto sinkron.
"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick dilansir dari Antara.
Bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan jajarannya, Erick Thohir tiba di Komisi VI untuk menghadiri rapat kerja sekitar pukul 19.16 WIB.
Erick menegaskan, 90 persen pengajuan PMN untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah guna memperkuat modal serta restrukturisasi.
Menteri Erick juga menyampaikan bahwa kontribusi BUMN ke negara melalui dividen semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Sampai dengan Mei 2024, Menteri BUMN menyebut bahwa kontribusi dividen itu mencapai kurang lebih Rp56,7 triliun.
"Mengenai ini kan nomor satu dividen kita ke negara sudah masuk bulan Mei ini Rp56,7 triliun kalau nggak salah dari yang kita harapkan di Rp80 triliun lebih. Nah tahun depan kita juga akan memberikan dividen Rp85 triliun lebih," kata Erick.
Diketahui, ada sebanyak 16 perusahaan BUMN yang diusulkan untuk mendapatkan kucuran Penyertaan Modal Negara atau PMN.
Dari belasan perusahaan pelat merah tersebut, Hutama Karya (HK) menjadi BUMN yang mengajukan dana paling besar yakni senilai Rp13,86 triliun.
Modal tersebut bakal digunakan HK untuk menyokong pembangunan beberapa projek Jalan Tol Trans Sumatera.
Sedangkan BUMN lain yang juga mengajukan dana besar adalah PT Asabri (Persero), yakni sebesar Rp3,61 triliun.
modal tersebut nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ekuitas negatif, mengatasi solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan aset investasi.
Load more