Pusat Data Nasional Kocar-kacir Tapi Menkominfo Tak Mau Mundur, Eks KPK Emosi Dengan 'Asian Value': Saking Ngawurnya

Jakarta, tvOnenews.com - Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dan Aulia Postiera tampak geregetan terkait jebolnya Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2.

Serangan siber ransomewere terhadap PDNS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat data-data penting dan sensitif milik satu negara kocar-kacir dan berisiko lenyap.

Atas insiden beresiko tinggi, eks penyidik KPK menyinggung integritas para pejabat yang mestinya bertanggung jawab.

Dalam hal ini, pejabat Kemkominfo atau kementerian terkait semestinya berani menyatakan sikap undur diri karena telah gagal menjaga data satu negara.

"Tapi kasus ini saya tidak pernah melihat sesuatu yang sangat serius, buktinya apa? Tidak ada pejabat yang merasa bertanggung jawab dan mengundurkan diri," kata Novel Baswedan di YouTube pribadinya, dikutip Sabtu (29/6/2024).

Merespons pernyataan tersebut, Aulia Postiera menyinggung mentalitas para pejabat yang sering berdalih sekaligus menyentil soal Asian Value yang belakangan ini dijadikan alasan untuk bersikap toleran terhadap hal-hal yang sebenarnya keliru.

Baca Juga

Sudah Terima Hasil Penghitungan BPK, KPK Sebut Kerugian Negara akibat Korupsi Kuota Haji Rp 622 Miliar

"Negara kita beda budayanya, ini Asian Value (versi Indonesia). Kalau Asian Value-nya Jepang, biasanya dia mundur," celetuk Aulia.

Padahal, soal lumpuhnya pusat data nasioanal adalah persoalan yang sangat serius.

Kejadian tersebut bahkan bisa digolongkan luar biasa karena serangan peretasan tersebut ibaratnya adalah serangan terhadap sebuah negara.

"Nggak ada teladan di negara ini, di sini nggak ada pejabat ketika terjadi masalah saat dia mengundurkan diri dengan jantan mengatakan bahwa dia gagal, nggak ada!," kata Aulia yang tampak kecewa.

"Begitu juga pejabat-pejabat kita yang ada di Kementerian dan Lembaga, boro-boro. KPK yang seharusnya standar etiknya tinggi saja nggak bisa melakukan itu," tambahnya.

Aulia memberi contoh, jika kejadian ini terjadi di Jepang atau China mungkin para pejabatnya sudah sadar untuk mengundurkan diri.

Sayangnya dalam banyak kasus kejadian-kejadian besar, sangat jarang atau bahkan tidak pernah terdengar ada pejabat di Indonesia yang mengundurkan diri karena merasa gagal.

"Saya gak emosi dengar Asian Value yang dijelaskan oleh si Arie dan Budi (red: total politik)," ujar Aulia.

"Saking nggak pahamnya itu, saking ngawurnya," sahut Novel Baswedan yang juga menyayangkan.

Sebelumnya, para lembaga pemerintah justru saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab karena takberdaya menghadapi serangan hacker Ransomware hingga Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh dan mengganggu layanan publik.

Hal itu terjadi ketika rapat kerja (raker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024). Para lembaga negara yang tak berdaya menghadapi serangan hacker Ransomware saling lempar tanggung jawab.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) awalnya lempar tanggung jawab ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ketika Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian, diminta penjelasannya oleh Komisi I DPR terkait tidak adanya back up data yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware.

BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampak melempar masalah tersebut ke Kominfo.

Hinsa Siburian mengkritik koleganya Kominfo ketika menjelaskan masalah utama dari serangan siber Pusat Data Nasional (PDN) sementara yang ada di Surabaya, Jawa Timur.

"Kami meminta maaf ke Menkominfo, Budi Arie Setiadi terkait tidak adanya back up data menjadi penyebab utama serangan PDN terjadi pada pekan lalu. “Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri (Budi Arie), permasalahan utamanya adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up,” tutur Hinsa, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Hinsa menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.

Menkominfo Tak Mau Disalahkan dan Enggan Mundur?

Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicecar oleh Komisi I DPR dan BSSN karena tidak mem-back up data nasional PDNS.

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) itu menegaskan yang bertanggung jawab untuk mem-back up data adalah pihak tenant dari kementerian/lembaga.

“Yang mem-back up data itu harusnya tenant-nya kementerian/lembaga,” kata Budi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Menkominfo juga sempat membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada negara yang ingin server pemerintahannya diretas.

“Ini ransomware per negara di tahun 2022-2023. Kita bisa lihat ini ransomware tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware,” katanya.

Budi menjelaskan yang paling banyak terkena serangan ransomware adalah Amerika Serikat sebesar 40,43 persen, Kanada 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4,29 persen, dan Perancis 3,8 persen.

“Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Saat ini, Kemkominfo masih mengupayakan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 yang kocar-kacir tersebut.

Setelah sidang, saat ditanya wartawan terkait desakan masyarakat agar mundur dari jabatan Menkominfo, Budi mengatakan tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut.

“Ah no komen kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujar Menteri Budi Arie. (rpi)