Sebab selain target 104 Kota/Kabupaten Lengkap, ternyata juga ada kabupaten/kota yang berinisiatif sendiri untuk menjadikan status Kota/Kabupaten Lengkap.
Kemudian yang ketiga adalah mempercepat proses penerbitan sertifikat elektronik, dengan target lebih dari 100 ribu sertifikat elektronik pada akhir tahun ini.
Keempat, AHY ingin memastikan revisi PP No.18 Tahun 2021 terkait dengan carbon trading segera terselesaikan dan segera diundangkan.
Target yang kelima, mengefektifkan koordinasi antara lembaga lintas sektoral, termasuk dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), termasuk mempercepat proses redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
Sedangkan yang keenam, AHY ingin terus mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan layanan administrasi pertanahan secara efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dan terakhir, melanjutkan dan menuntaskan Operasi Gebuk Mafia Tanah.
Sebagai informasi, AHY mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas kerjanya.
Ketiga arahan itu antara lain penerapan sertifikasi tanah elektronik untuk lebih masif lagi, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, dan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Load more