HIPMI Aceh Harap Pemerintah Pusat Berikan Relaksasi Kredit Pasca Bencana

tvOnenews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan relaksasi atau pelonggaran kredit bagi seluruh pelaku usaha di Aceh pasca bencana yang terjadi di sejumlah daerah.

Ketua Umum HIPMI Aceh, Said Rizqi Saifan, mengatakan dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang terdampak langsung, tetapi juga oleh hampir seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh.

“Pasca bencana ini, daya beli masyarakat menurun karena fokus mengurus dampak bencana. Kondisi ini diperparah dengan padamnya aliran listrik serta kelangkaan BBM dan gas yang sangat mengganggu aktivitas dan roda perekonomian di Aceh,” ujar Said pada keterangannya (14/12).

Menurutnya, tanpa adanya kebijakan relaksasi kredit dari pemerintah pusat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah ekonomi baru, seperti meningkatnya risiko kredit macet di kalangan pelaku usaha.

“Kami sangat berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di Aceh. Jangan sampai setelah bencana justru muncul persoalan ekonomi baru yang membuat masyarakat semakin terpuruk,” katanya.

Said menambahkan, kebijakan relaksasi kredit menjadi penting karena kewenangan perbankan dan otoritas keuangan berada di tingkat pusat. Oleh sebab itu, HIPMI Aceh meminta agar pemerintah pusat segera mengkaji dan mengeluarkan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha pasca bencana.

“Kami berharap permintaan ini segera dikaji dan benar-benar melahirkan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha secara menyeluruh di Aceh,” pungkasnya.(chm)