Bawaslu Sulsel Sampaikan Tiga Aspek Cegah Kerawanan Pilkada Sulsel

Makassar, tvOnenews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan  tengah memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah sulsel. kami mengindentifikasi tiga titik kerawanan. Pertama adalah pencegahan politik uang, kedua pencegahan netralitas ASN, TNI Polri, ketiga penyalahgunaan penyelenggara pemilu, hal tersebut di sampaikan ketua Bawaslu Sulsel., Jumat (21/6/2024)

"Melihat refleksi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) rawan rendah di lapangan menyebutkan adanya kerawanan juga tertinggi di buktikan dengan pelanggaran ASN, Keterlibatan politik uang dan penyalahgunaan kewenangan pemilu di hari pemungutan suara tersebut," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.

Khusus daerah rawan politik uang diantaranya ada di wilayah sulsel yakni Kota Makassar, kota palopo, kabupaten bantaeng, kabupaten bulukumba, kabupaten luwu timur dan kabupaten tanah toraja.

"Tak hanya soal politik uang, Bawaslu Sulsel juga mencatat daerah rawan soal netralitas ASN di Sulsel, ada beberapa kota/kabupaten di wilayah sulsel,” ungkapnya

Sementara itu dalam Dialog Demokrasi di salah warung kopi makassar, Komisioner Kpud Sulsel kordinator Divisi SDM juga menemukan temuan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga ada tiga kerawanan yang terjadi di pemilu.

Tiga aspek kerawanan dalam pemilu adanya Politik Uang, Tidak Netralitas ASN dan Ujaran kebencian atau sebar Hoax.

Kordinator Divisi SDM  Kpud Provinsi Sulsel kata Hasruddin selalu masuk dalam kategori tingkat kerawanan pemilihan terbilang sangat tinggi (zona merah)

"Namun lantaran adanya pengalaman saat pilpres dan pemilu legislatif 2024 ini, Sulsel dikatakan zona merah. Kenyataannya, pelaksanaannya berjalan aman dan damai," pungkasnya.

Dalam situasi ini Bawaslu Sulsel memberikan edukasi penting dengan dilakukan secara terus menerus seperti mendorong partisipasi dengan pertemuan dengan warga di wilayah dan sosialisasi pencegahan dari tiga aspek tadi yakni politik uang. netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang penyelenggara pemilu serta penindakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu kontinu melakukan kerja sama dengan aparat sipil negara tni dan polri dalam penanganan pemilu.(mnr/frd)