LSI Denny JA Sebut Prabowo Bisa jadi Bapak Pemberantasan Korupsi

tvOnenews.com - LSI Denny JA menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia. Prabowo diharapkan berhasil menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) dari 53,17 ke 70,00. Jika dalam lima tahun (2025-2029) ini dilakukan, maka Prabowo akan bisa membawa Indonesia menjadi negara maju.

Hal ini adalah kesimpulan riset LSI Denny JA pada Maret 2025, yang mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel.

“Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, ia mencuri masa depan bangsa. Jika Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang membawa Indonesia melompat ke negara maju, maka Prabowo disyaratkan juga menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia,” tulis LSI Denny JA dalam risetnya.

Lembaga ini merinci apa saja gebrakan yang dinantikan di pemerintahan Prabowo. Pertama, merevisi undang-undang agar hukuman koruptor lebih berat, yaitu minimal 20 tahun penjara tanpa remisi hingga penjara seumur hidup.

Kedua, menyita seluruh aset hasil korupsi, mengembalikannya kepada rakyat, melalui disahkannya UU Perampasan Aset. Ketiga, membangun sistem digitalisasi penuh dalam birokrasi, menutup celah suap dan permainan proyek.

Keempat, memulai dengan kasus korupsi yang kini sedang nampak di depan mata, yaitu Pertamina. 
“Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan dan melindungi mereka,” jelas LSI Denny JA.

Saat ini, menurut lembaga tersebut Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).

Tata kelola pemerintahan adalah fondasi kemajuan sebuah bangsa. Untuk mengukurnya, Good Governance Index (GGI) menilai enam pilar utama, masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia.

1. Efektivitas Pemerintahan (25%)

Diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik.

2. Pemberantasan Korupsi (20%)

Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Korupsi melemahkan negara dari dalam; indeks ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan.

3. Digitalisasi Pemerintahan (15%)

Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan publik dan menutup celah korupsi.tvonenews

4. Demokrasi (15%)

Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat.

5. Pembangunan Manusia (15%)

Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara maju tidak diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyatnya.

6. Keberlanjutan Lingkungan (10%)

Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara. Pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah perampokan masa depan.

“Jika GGI Indonesia bisa naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih bersih, rakyat lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” jelas LSI Denny JA.(chm)