News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

BPK Temukan Dugaan Kerugian Ratusan Juta di UPT PPP Mayangan Probolinggo, Setoran Tambat Kapal Tidak Masuk Kas Daerah

BPK diduga temukan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
Selasa, 25 November 2025 - 13:35 WIB
BPK Temukan Dugaan Kerugian Ratusan Juta di UPT PPP Mayangan
Sumber :
  • tim tvone - syahwan

Probolinggo, tvOnenews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga menemukan adanya potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. 

Temuan itu terkait pengelolaan jasa tambat atau parkir kapal yang tidak seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jatim.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam laporan pemeriksaan awal, BPK mengungkap adanya indikasi selisih antara setoran resmi dan jumlah pungutan tambat kapal yang dibayarkan oleh para nelayan maupun pemilik kapal di lapangan. 

Uang yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diduga tidak tercatat secara penuh sehingga memunculkan indikasi kebocoran pendapatan.

Jatmika Sufiadi Kepala UPT PPP Mayangan menyampaikan, bahwa pemeriksaan BPK tersebut menjadi koreksi bagi pihak UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan.

"Kami akan melakukan penertiban mekanisme pembayaran jasa kepelabuhanan dengan menggunakan virtual account dan penguatan pengawasan serta monitoring terhadap proses pelayanan jasa kepelabuhanan secara komprehensif," terangnya, saat dikonfirmasi tvOnenews.com melalui WhatsApp, Selasa (25/11). 

Praktik ini diduga berlangsung mulai tahun 2024 - 2025 yang mengakibatkan potensi kerugian dan nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 

"Kami juga sedang menelusuri mas, tapi yang jelas kalau ada kerugian negara harus segera dikembalikan," imbuhnya.

BPK dikabarkan masih melakukan pendalaman guna memastikan alur pungutan, mekanisme pencatatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Untuk informasi terkait pemeriksaan BPK, sesuai kebijakan di BPK harus melalui satu pintu yaitu unit kerja yang berwenang (PIK). Monggo bisa menyampaikan permintaan informasi secara resmi di kantor BPK," ujar Andri petugas BPK.

Diketahui Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di bawah pengawasan dan pengelolaan pemerintahan Provinsi Jatim ini, merupakan salah satu pelabuhan perikanan strategis di Kota Probolinggo yang setiap harinya dipadati aktivitas bongkar muat serta kedatangan kapal penangkap ikan. (msn/hen)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT