Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana meminta pemerintah provinsi segera menyiapkan langkah mitigasi fiskal untuk merespons perkembangan kendaraan listrik.
Wamendagri mendorong daerah untuk berani mencari formula baru dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor serta digitalisasi.
BPK diduga temukan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan beberapa kategori retribusi, seperti jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang berperan penting untuk pembangunan fasulitas dan layanan publik.
Fraksi Partai DemokratâPerindo DPRD DKI Jakarta memberikan catatan keras terhadap target PAD dalam RAPBD DKI Jakarta yang diproyeksikan mencapai Rp95,35 triliun
Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sepakat mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
Komisi B DPRD DKI kritik UPT Perparkiran Dishub soal JakParkir. Aplikasi sempat tak bisa diakses, padahal wacana perluasan 244 ruas jalan tengah digodok.
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengatakan program JakParkir atau aplikasi yang mengakomodasi parkir di tepi jalan adalah upaya yang tepat untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak Alat Berat (PAB) merupakan jenis pajak daerah baru yang dipisahkan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sesuai amanat undang-undang, salah satunya diterapkan di Jakarta.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).