Komisi II DPR dan Kemendagri Dorong Pemda Upayakan Sumber Alternatif untuk PAD

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sepakat mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mengupayakan sumber-sumber alternatif pendapatan lain selain pajak.

"Kami juga sepakat untuk memastikan bahwa setiap upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu hendaknya dilakukan secara hati-hati, tidak memberatkan warga, dilakukan sosialisasi, dan pemerintah daerah didorong secara inovatif dan kreatif untuk mengupayakan, mengikhtiarkan sumber-sumber alternatif pendapatan asli daerah," ucap Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dengan agenda pembahasan pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap kemandirian fiskal daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dia lantas berkata, "Dan itu didorong bagi pemerintah daerah untuk mengupayakan tadi. Jadi tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi banyak sumber-sumber pendapatan alternatif."

Selain pajak, dia membeberkan banyak sumber alternatif lain yang dapat digunakan pemda sebagai instrumen untuk meningkatkan PAD. Mulai dari, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, corporate social responsibility (CSR), hingga kerja sama internasional.

"Jadi Kemendagri dan Komisi II bersepakat bahwa dari data-data yang ada, seluruh pemerintah daerah harus didampingi, difasilitasi, agar memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan mandiri," ujarnya.

Baca Juga

Jaga Kerukunan Bangsa, Kemendagri Tekankan Rumah Ibadah Juga Berfungsi Sosial-Ekonomi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan desentralisasi Indonesia di usianya yang telah memasuki 80 tahun.

"Salah satu titik krusial keberhasilan 80 tahun ini, kesepakatan kita dengan Kemendagri bagaimana penguatan kemandirian fiskal ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari demokratisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi," katanya.

Dia mengatakan Komisi II DPR RI dan Kemendagri pun sepakat membangun sistem evaluasi berkala, termasuk membentuk dashboard pemantauan kinerja fiskal daerah.

"Kami sudah sepakat tadi ada dashboard monitoring untuk memberikan dukungan terhadap hal-hal yang menyangkut peningkatan pendapatan daerah, terutama juga bagaimana memaksimalkan aset lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ucap dia. (ant/aag)