Puluhan Kepala Desa Tolak Lomba Desa 2025 yang Digelar Pemkab Kebumen

Kebumen, tvOnenews.com - Sebanyak 26 Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen, tegas menyatakan menolak Kegiatan Lomba Desa 2025, yang di gelar Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pernyataan sikap itu disampaikan di Balai Desa Gemeksekti, Senin (10/02/2025).

Penolakan ini dilakukan lantaran para kepala desa menilai Lomba Desa 2025 ini tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Jika kegiatan tersebut tetap dilaksanakan para kepala desa ini mengaku tidak siap. 

"Dari waktu penyelenggarakan sampai dengan penetapan pemenang lomba hanya 10 hari. Waktu 10 hari apa yang akan dinilai mas," ucap Kepala Desa Gemeksekti, Suramin.

Masih kata Suramin, indikator penilaian Lomba Desa dan Kelurahan didasarkan pada indikator penilaian capaian nilai hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Tidak hanya itu saja, Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025 dengan tema Swasembada Pangan Desa dan Kelurahan Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas ini, perlu di evaluasi. 

"Pertemuan ini untuk menyatukan suara bahwa kami para kepala desa menilai Lomba Desa 2025 ini mengada-ada. Kami perlu mengevaluasi kegiatan tersebut karena apa yang mau dinilai, ini baru awal tahun. Kami merasa belum siap karena masih banyak kegiatan desa yang lebih penting," lanjut Suramin.

"Yang akan dinilai bidang pemerintahan desa dan kelurahan. Kinerja baru awal tahun 2025 kok dinilai. Inisiatif, kreativitas pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat apa yang akan dinilai. Sangat aneh bagi kami Pemkab Kebumen gelar Lomba Desa 2025 kok waktunya cuma 10 hari," imbuh Edi Iswadi, Kepala Desa Bojongsari, Kecamatan Alian.

Menurut Edi, pihak kepala desa serta seluruh perangkat dan jajaran pengurus desa mengaku sangat keberatan jika harus mengikuti lomba desa saat ini. Lanjut Edi, sebelumnya, Lomba Desa tahun 2024 penilaian selama 5 bulan. 

"Lomba desa tahun-tahun sebelumnya waktunya 4-5 bulan, ini kok cuma 10 hari aneh. Dari 449 desa yang ada apakah tim penilainya mampu. Jadi kami patut su'udon atas kegiatan ini jika tetap digelar" kata Edi.

Selanjutnya, para kepala desa akan mengirimkan surat keberatan ke Bupati Kebumen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, serta ke DPRD Kebumen. (wkn/buz)