Fix! AFC Beri Jawaban soal Iran yang Batal Lolos ke Piala Dunia 2026 Akibat Konflik dengan AS
- AFC
Jakarta, tvOnenews.com – Keberhasilan Timnas Iran melangkah ke Piala Dunia 2026 justru menyisakan tanda tanya besar. Di tengah euforia kelolosan usai hasil imbang 2-2 kontra Uzbekistan pada 25 Maret 2025 lalu, bayang-bayang larangan tampil di ajang empat tahunan itu kini menghantui skuat Tim Melli.
Penyebabnya bukan soal performa atau teknis, melainkan konflik geopolitik yang kian memanas antara Iran dan Amerika Serikat (AS) salah satu dari tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko.
Ketegangan Iran dan AS, terutama akibat eskalasi militer dan kebijakan luar negeri, memicu kekhawatiran akan larangan tampil bagi Iran. Situasi ini mengingatkan pada langkah tegas FIFA di masa lalu.
- Instagram/teammellifootball | kitagaruda.id
Rusia pernah dilarang tampil sejak invasi ke Ukraina dan Yugoslavia yang disanksi pada era perang Balkan tahun 1990-an.
Jika konflik tidak mereda, FIFA berpotensi mengambil keputusan serupa terhadap Iran.
Menanggapi kekhawatiran ini, Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John, menolak berspekulasi terlalu dini.
Ia menegaskan bahwa semua pihak akan mencari solusi terbaik saat waktu penentuan tiba.
- Istimewa/AFC
“Kami pasti akan menemukan solusinya ketika saatnya tiba,” ujar Windsor dikutip dari NST.com.my.
Ia juga menyebut gencatan senjata yang diumumkan Presiden AS Donald Trump sebagai titik positif dalam menurunkan tensi konflik.
Untuk mencegah komplikasi politik dan logistik, FIFA disebut tengah mempertimbangkan penempatan Iran di Grup A, yang seluruh pertandingannya akan digelar di Meksiko. Skema ini akan membuat Iran terhindar dari bermain di AS, setidaknya hingga babak 16 besar.
Iran hanya akan bermain di tanah AS jika mereka mampu menembus perempat final, sebuah tahap yang belum pernah mereka raih dalam enam keikutsertaan sebelumnya di ajang Piala Dunia.
Secara kebijakan imigrasi, warga Iran masih masuk daftar larangan masuk ke AS di bawah aturan pemerintahan Trump.
Load more