Menguliti Pemberian Abolisi dan Amnesti dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang baru yang menggantikan UU Drt 11/1954, maka dapat menjawab kekuatiran masyarakat atas penyalahgunaan hak prerogatif Presiden untuk memberikan impunitas kepada pelaku dalam ranah tindak pidana korupsi. Serta menjadi momentum due process of law yang adil dan beradab di Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-80 tahun. 

Penulis: Ferdiyan Ganesha, S.H., M.H., C.L.A. (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Riau)

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. (aag)