‘Indonesia First’ Kunci Berdikari di Tengah Guncangan Dunia

Diperlukan banyak entrepreneur yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi semua produk yang bersaing di pasar bebas dunia. Pendidikan kewirausahaan perlu diperluas ke semua sekolah dan perguruan tinggi untuk menghasilkan banyak entreprenur yang mampu menciptakan nilai tambah, agar kita tidak menjadi negara birokrasi saja, sebab rakyat pun perlu dilatih menjadi entrepreneur agar bisa mandiri di tengah tekanan persaingan dunia.

Indonesia menempati peringkat ke-75 dalam Global Entrepreneurship Index (GEI), artinya kita masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah, sekitar 3,18% hingga 3,47%, dan pemerintah menargetkan peningkatan rasio ini menjadi 4% pada tahun 2024-2025 sebagai syarat untuk menjadi negara maju. 

Barang-barang kebutuhan sehari-hari pun semakin mahal di pasar dalam negeri karena supply chain tidak dikelola dengan baik, sementara biaya logistik masih tinggi (14,29% dari PDB), jauh di atas biaya logistik negara-negara maju yang hanya 8-10%. Dibutuhkan juga peningkatan kualitas produk dalam negeri, baik melalui hilirisasi, maupun riset industri untuk meningkatkan keunggulan produk, agar menghasilkan banyak paten dalam negeri sendiri.

Dalam hal paten, kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara middle-income lainnya. Data terakhir menunjukkan bahwa kita baru memiliki 9.970 paten per 2023, dan pada 2024 meningkat 5,9 persen, sementara 4.500 lainnya masih diusulkan ke dalam sistem Patent Cooperation Treaty di bawah World Intellectual Property Organization (WIPO). 

Dalam World Competitiveness Ranking (WCRI) 2024 Indonesia berada di peringkat ke-27 dari 67 negara yang dinilai. Di Asia Tenggara, Indonesia berada posisi ketiga setelah Singapura yang di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Tapi Indonesia berhasil melampaui beberapa negara maju seperti Jepang (38) dan Inggris (28). 

Kita perlu kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan, dimana kebijakan pembangunan berorientasi pada pendayagunaan potensi sumber daya maritim. Alangkah ironisnya negara yang sangat kaya akan sumber daya alam ini masih memiliki banyak penduduk miskin. Padahal kemakmuran rakyat semestinya menjadi suatu keniscayaan.

Untuk merealisasikan visi Berdikari, perlu diciptakan budaya yang kondusif, yaitu demokrasi ekonomi. Tapi demokrasi ekonomi sulit tumbuh di dalam budaya yang feodal. Kreativitas dan inovasi yang melahirkan entrepreneurship hanya bisa tumbuh di alam yang demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, juga di bidang kebudayaan. Sebab entrepreneurship bisa dilatih dan ditumbuhkembangkan. Itu bukan soal asal-usul etnis atau daerah, melainkan pelatihan untuk menumbuhkan banyak wirausahawan di berbagai daerah.